Tue. Oct 1st, 2024

PJ Gubernur Jabar Tegaskan Tak Ada Siswa Titipan dan Pungli pada PPDB 2024

matthewgenovesesongstudies.com, Bandung – Semoga Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 di Jawa Barat lancar. Semua pihak terkait diminta untuk melakukannya dengan integritas maksimal.

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin meminta agar tidak ada siswa yang dititipi proses penerimaan siswa baru baik tingkat SMA, SMK, SLB. Ia mengatakan, PPDB harus bekerja secara terbuka, adil, dan tegas.

“Tidak boleh ada kecurangan, semua harus transparan dan masyarakat puas dengan prosesnya, kalau ada yang tidak diterima, harus jelas kenapa tidak diterima, jadi harus adil, tidak bias. Tidak boleh terjadi dan sebagainya. aturan dan penerapannya sudah jelas di lapangan,” tegas B dalam keterangannya di Bandung, Rabu, 8 Mei 2024.

Selain itu, Bay berpesan kepada PPDB untuk menghindari pungutan liar alias pungutan liar. Terkait hal itu, Pemprov Jabar disebut bekerja sama dengan Tim Saber Pungli (membersihkan pungutan liar). Diharapkan praktik pungutan liar bisa dihentikan.

“Persiapannya sudah kita lakukan sejak lama, konsultasi dengan kementerian dan Kemendikbud sudah mengakui bahwa persiapan Jabar terdepan,” ujarnya.

Bay menegaskan pihaknya akan menindak tegas siapapun yang terlibat pungli. Ia juga meminta masyarakat tidak mempercayai pihak mana pun yang menawarkan lolos PPDB.

“Aturan dan prosedurnya masih sama seperti tahun lalu, tapi saya katakan tahun ini aturannya akan lebih jelas dan tegas. Kalau ada pemalsuan atau pemerasan akan diambil tindakan tegas. Kami dan Sabre Tim pencabut mengambil sikap tegas. tindakan,” katanya.

Pendaftaran PPDB 2024 Tahap 1 akan dimulai pada 3 Juni 2024. Pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi Sapawarga dan website Dinas Pendidikan Jabar.

“Untuk pengajuan, pelamar bisa melalui website Sapawarga atau Dinas Pendidikan Jabar. Semuanya ada di satu tempat sampai aduan masuk,” kata Bee.

Tahap 1 ini khusus untuk keluarga terbelakang secara ekonomi. Total kuota PPDB tahun 2024 untuk sekolah negeri dan swasta lebih dari 700.000.

“Kuota negara sekitar 300.000, sekolah swasta total sekitar 700.000. Bedanya sekarang dengan keluarga kurang mampu secara ekonomi pada zonasi tahap pertama, sisanya pada tahap kedua,” tegas Bee.

By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *