matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemengkumham) Silmi Karim tak mau menyalahkan siapapun atas layanan imigrasi yang lumpuh akibat intervensi Pusat Data Nasional (NDC). ). ).
Ya, saya tidak mungkin melakukan (kalimat) itu, kata Silmi dalam jumpa pers di Kecamatan Pakubuwono, Jakarta, Jumat (28/6/2024), dilansir Antara.
Menurutnya, dirinya tidak berhak menghakimi kementerian/lembaga lain terkait peretasan yang terjadi.
“Cukup sudah, bus kota tidak boleh disalip,” ujarnya.
Selain itu, Silmij mengatakan hanya ahli di luar kementerian/lembaga yang berhak menilai peristiwa yang terjadi. Termasuk siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
Sejumlah layanan publik mengalami gangguan pada Kamis (20/6) akibat terganggunya PDNS 2. Salah satu layanan serius adalah sistem Autogate Direktorat Jenderal Imigrasi yang menghambat mobilitas masyarakat.
Setelah diselidiki, PDNS 2 diketahui mengalami serangan siber berupa ransomware bernama Brain Cipher, varian baru dari ransomware Lockbit 3.0.
Hingga Selasa (25/06), tercatat 282 instansi terkena dampak peristiwa PDNS 2. Pemerintah segera fokus memulihkan berbagai layanan publik yang terdampak sekaligus melakukan investigasi berupa digital forensik.