Thu. Sep 19th, 2024

Agar PON 2024 Tak Bermasalah Hukum, Kemenpora Libatkan Eks Kasatgas KPK

matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta- Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 akan segera digelar di Aceh dan Sumatera, Rounda pada 8 September hingga 20 September 2024. Persiapan terus dilakukan agar ajang empat tahunan ini berjalan lancar.

Pemerintah dalam hal ini Kemenpora dan KONI mulai melakukan pengawasan langsung terhadap venue pesta olahraga terbesar di Indonesia tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mengecek kesiapan lokasi menjadi tuan rumah PON 2024. Rencananya, pengecekan menyeluruh akan dilakukan pada 21-28 Juni 2024.

Agar penyelenggaraan PON 2024 kedepannya tidak bermasalah hukum, perwakilan Kemenpora yang melakukan pengecekan dipimpin oleh Dammanika, ahli (TP) di bidang pencegahan korupsi. Damanik, mantan ketua tim penyidik ​​Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, ada Deputi III Kemenpora Rudy Sufahriadi, staf profesional pusat dan daerah Dwijayanto, Asisten Deputi Bidang Prasarana dan Prasarana Anwar, TA staf Industri dan Olahraga Dheda.

Menurut Menpora Dito Ariotedjo, pemberangkatan jajarannya di Aceh-Sumut merupakan sebuah langkah maju dan memastikan seluruh penyelenggaraan PON 2024 tidak cacat hukum. Oleh karena itu, Damanik berada dalam rombongan untuk mengawasi dan melihat langsung perkembangan dan persiapan di lapangan.

“Usai Rapat Terbatas (Ratas), kami langsung mengambil tindakan dan kami sangat ingin menjaga diri dari korupsi di ajang PON 2024,” tegasnya.

Melihat penyelenggaraan PON sebelumnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga yang merupakan pimpinan sektor olahraga nasional tak ingin ada sengketa hukum lebih lanjut pasca terselenggaranya ajang empat tahunan tersebut.

Langkah antisipasi yang dilakukan Kemenpora dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi permasalahan hukum terkait korupsi, pasca pelaksanaan PON.

By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *