matthewgenovesesongstudies.com, Pyongyang – Korea Utara pada Kamis (22/08/2024) mengkritik penjualan senjata AS baru-baru ini ke Asia, dan menyebut kesepakatan pengiriman helikopter Apache ke Korea Selatan sebagai dorongan yang sembrono dan keliru.
“Kami dengan tegas menentang dan menolak senjata yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan pasukan bawahannya,” kata Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Jumat (23/08), merujuk pada Korea Selatan, seperti dilansir CNA.
“Ini adalah tindakan ceroboh dan provokatif yang dengan sengaja akan meningkatkan ketidakstabilan keamanan di negara ini.”
Pyongyang juga mengkritik penjualan AS baru-baru ini ke Jepang dan sekutu Asia-Pasifik lainnya.
Amerika Serikat pada Senin (19/08) mengumumkan persetujuan penjualan ke Korea Selatan sebanyak 36 helikopter serang Apache AH-64E dan peralatan terkait, termasuk rudal, senilai US$3,5 miliar.
Badan Kerjasama Keamanan AS (DSCA) mengatakan penjualan tersebut akan meningkatkan kemampuan Korea Selatan untuk menghadapi ancaman saat ini dan masa depan dengan menyediakan militer yang kredibel yang mampu menghalangi musuh dan melibatkan mereka dalam operasi regional.
Departemen Luar Negeri AS menyetujui potensi penjualan helikopter tersebut ke Korea Selatan, dan DSCA memberi tahu Kongres AS pada hari Senin, yang belum menandatangani transaksi tersebut.
Korea Utara juga mengatakan dalam pernyataan terbarunya bahwa penjualan senjata AS di Samudera Pasifik mendorong DPRK, atau Republik Demokratik Korea (nama resmi Korea Utara), untuk memperkuat strateginya.
“Situasi saat ini memerlukan keseimbangan militer di kawasan secara keseluruhan dengan meningkatkan kemampuan pertahanan semua pihak mengingat tantangan dan ancaman keamanan yang mungkin timbul dari penjualan senjata AS,” tegas Pyongyang.
Pengumuman penjualan helikopter AS ke Korea Selatan terjadi pada hari yang sama ketika Washington dan Seoul memulai latihan militer tahunan yang bertujuan untuk mengendalikan Korea Utara.
Latihan Ulchi Freedom Shield akan berlanjut hingga 29 Agustus dan akan melibatkan ribuan personel militer.