Sat. Jul 13th, 2024

Bappebti: Banyak Nasabah Transaksi di Luar Negeri Imbas Pajak Kripto di Indonesia

matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Pemerintah resmi memberlakukan pajak atas aset kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan 68/PMK.03/2022 mulai 1 Mei 2022. Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan aset kripto.

Terkait hal tersebut, Kepala Badan Promosi dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tirta Karma Senjaya mengatakan, pajak kripto di Indonesia akan mempengaruhi nilai transaksi kripto di dalam negeri. 

“Pajak yang berlaku saat ini menambah biaya bagi pelanggan. Banyak pelanggan yang bertransaksi di valuta asing,” kata Tirta dalam Talkshow Indodax yang direkam, Rabu (28/02/2024). 

Tirta menambahkan, dengan dikenakannya dua pajak terhadap aset kripto, yaitu GST dan PPN, berarti aset kripto kini sudah dianggap sebagai komoditas. Tirta berharap dapat mengenakan pajak terhadap kripto dengan tarif setengahnya, mengingat industri kripto masih terbilang baru di Tanah Air. 

“Kalau diberlakukan langsung, industri kripto di Indonesia masih embrio. Secara umum industri kripto masih baru. Industri baru harus diberi ruang untuk tumbuh,” kata Tirta. 

Terkait pengalihan penguasaan aset kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diharapkan ada harga yang harus dibayar Dirjen Pajak, karena nantinya aset kripto akan masuk ke sektor keuangan. 

“Secara umum ada ketetapan perpajakan, kalau pajak aset kripto tidak dikurangi, paling tidak tidak dikenakan PPh dan PPN. Kami dan asosiasi siap sepakat dengan Dirjen Pajak,”- dia lanjutan. Tirta 

Namun, menurut Tirta, pajak atas aset kripto akan memberikan kontribusi unik bagi negara. Faktanya, pajak atas aset kripto menyumbang lebih dari 50 persen pajak fintech. 

Dari sisi pelaku industri, CEO Indodax Oscar Dharmawan berharap pajak PPN atas aset kripto dihapuskan dan dikenakan PPh serupa dengan transaksi pasar saham. 

“Di Indonesia, perkembangan regulasi semakin membaik dengan hadirnya pajak kripto seperti PPN dan PPN, namun tanpa PPN lebih baik,” tutupnya. 

 

Penafian: Keputusan investasi apa pun adalah kebijaksanaan pembaca. Teliti dan analisis Crypto sebelum membeli dan menjual. matthewgenovesesongstudies.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Indonesia juga menyatakan masih banyak ruang untuk meningkatkan adopsi aset kripto. Berdasarkan catatan Bappebti, saat ini terdapat 18,25 investor kripto di Indonesia. Jumlah itu masih enam hingga tujuh persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Oleh karena itu, menurut CEO INDODAX Oscar Dharmawan, Indonesia membutuhkan starter untuk merangsang pertumbuhan industri kripto Indonesia.

Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan mempertimbangkan besaran nominal pajak kripto Indonesia. 

Saat ini, jenis pajak aset kripto di Indonesia berbeda-beda, yaitu PPh 0,10 persen, PPN 0,11 persen, dan tambahan biaya setoran dan kliring sebesar 0,02 persen. Selain itu, jika Anda bertransaksi menggunakan mata uang stabil seperti USDT, Anda akan dikenakan pajak berganda. 

“Berbagai jenis pajak akan meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar investor dan dapat mematikan industri kripto Indonesia,” kata Oscar dalam siaran persnya, Jumat (1/5/2024).

 

Oscar menambahkan, hal ini akan menimbulkan beban keuangan yang sangat besar bagi investor kripto. Bahkan, jumlah pajak yang harus dibayar setiap bulannya melebihi pendapatan para pelaku industri. 

“Saat ini nominal pajak di industri kripto tidak seimbang, apalagi jika dibandingkan dengan pajak di industri saham. Pajak atas total biaya hanya 0,1 persen. Oleh karena itu, akan lebih baik jika investor Indonesia dibebaskan dari besaran PPN. , seperti di industri sekuritas,” jelas Oscar. 

Oscar menjelaskan, uang miliaran rupiah dalam mata uang asing yang beredar di Indonesia seharusnya dikumpulkan, namun DJP tidak pernah memungutnya.

 

Sementara itu, industri kripto dalam negeri sedang berjuang untuk bertahan karena harus membayar pajak berdasarkan peraturan perpajakan saat ini. Ini tidak adil bagi industri kripto. 

Menurut Oscar, kecepatan separuh Bitcoin akan memberikan dorongan bersejarah bagi pertumbuhan aset kripto di dunia, termasuk Indonesia. Banyak orang memperkirakan tingkat kenaikan dua kali lipat akhir-akhir ini karena harga Bitcoin dan aset kripto lainnya selalu mengalami kenaikan yang signifikan. 

“Itulah sebabnya banyak orang yang tertarik dan berlomba-lomba untuk mulai berinvestasi di aset kripto, terutama sebelum mid-day push dimulai. Ini akan mendorong pertumbuhan industri kripto,” kata Oscar.

Oscar berharap peraturan perpajakan ini tidak menjadi kendala untuk mendorong pertumbuhan industri kripto Indonesia. 

By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *