Tue. Jul 23rd, 2024

BEI Harmonisasikan Peraturan Delisting dan Relisting

matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin 6 Mei 2024 menerbitkan dan melaksanakan Peraturan No. I-N tentang pencatatan dan restrukturisasi.

Sekretaris Perusahaan BAE Kutsar Primadi Noorhamad mengatakan dengan adanya aturan tersebut, mereka berharap dapat memberikan kejelasan lebih kepada masyarakat, khususnya investor, tentang pengawasan terhadap perusahaan yang telah disuspensi selama 24 bulan atau lebih.

Dalam keterangan resmi yang ditulis Selasa (07/05/2024), dia mengatakan dengan keterbukaan informasi mengenai emiten dapat meningkatkan perlindungan investor.

Peraturan I-N mengatur ketentuan mengenai pembatalan dan pencatatan kembali saham serta pembatalan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS).

Peraturan I-N merupakan harmonisasi pencatatan yang diatur dalam Peraturan Bursa Efek Jakarta Nomor I-I tentang Pembatalan dan Pencatatan Kembali Saham, dan Peraturan Bursa Efek Surabaya I.A.7 tentang Pencatatan, yang berlaku bagi EBUS. .

Peraturan I-N Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 Peraturan Penyelenggaraan Kegiatan di Sektor Pasar Modal (POJK 3/2021) juga dilanjutkan yang mengatur mengenai perubahan peraturan. Ketentuan pembelian saham perusahaan terbuka karena status perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan pembatalan pencatatan efek pada saham berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.04/2023. Pertukaran karena keadaan atau peristiwa yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap kelangsungan usaha (SEOJK 13/2023).

Penghapusan saham dari daftar yang diatur dalam peraturan ini meliputi permintaan perusahaan tercatat (pembatalan), pembatalan karena perintah OJK sesuai POJK 3/2021, dan pembatalan berdasarkan keputusan saham. Penukaran (pembatalan wajib). Bursa Efek memutuskan untuk mencatat:

 

1. Perusahaan tercatat mengalami keadaan atau peristiwa yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan tercatat baik secara finansial maupun hukum, dan perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang cukup;

2. Perusahaan tercatat tidak memenuhi persyaratan untuk dicatatkan di bursa; dan/atau

3. Saham-saham perusahaan tercatat pernah mengalami suspensi efek di pasar reguler dan pasar tunai, dan/atau di seluruh pasar sekurang-kurangnya dalam 24 bulan terakhir. Penghapusan sukarela

Untuk keluar secara sukarela, BEI tidak lagi diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (GSD) atau perhitungan harga pembelian saham, karena aturan tersebut kini diatur dalam POJK 3/2021.

Kemudian, ketentuan penghapusan perintah OJK ini merupakan substansi tambahan lanjutan POJK 3/2021 Dalam konteks ini, BEI mengatur keterbukaan informasi yang wajib disampaikan oleh emiten yang sedang dalam proses likuidasi akibat perubahan perintah OJK menjadi perusahaan tertutup.

Selain itu, terdapat perubahan yang sangat signifikan terhadap pengaturan delisting yang dilakukan berdasarkan Keputusan Bursa (Wajib Delisting), sebagai kelanjutan POJK 3/2021 dan sebagai perubahan terhadap persyaratan yang berlaku saat ini. Beberapa perubahan tersebut antara lain:

1. Status perusahaan tercatat yang dibekukan selama 3 bulan berturut-turut, kewajiban memberitahukan secara terbuka kepada masyarakat mengenai rencana penetapan status perusahaan tercatat dan menyampaikan data berkala mengenai pelaksanaan rencana pendirian di setiap 6 negara bagian. | Bulan.

 

 

2. BEI akan mengumumkan kemungkinan daftar emiten yang terkena suspensi selama 6 bulan berturut-turut

3. Bagi perusahaan tercatat yang memutuskan delisting dari bursa, wajib mengungkapkan informasi mengenai rencana pembelian saham dalam waktu 1 bulan sejak keputusan delisting dari bursa sebagaimana tercantum dalam SEOJK 13/2023.

4. Perusahaan tercatat wajib membeli saham selambat-lambatnya 6 bulan setelah tanggal delisting atau tanggal publikasi informasi Mekanisme pelaksanaan pembelian saham mengacu pada POJK 3/2021 dan SEOJK 13/2023.

5. BEI wajib melakukan delisting terhadap perusahaan tercatat tersebut paling lambat 6 bulan setelah mengumumkan keterbukaan informasi mengenai rencana pembelian saham tersebut.

6. Dalam kondisi tertentu, BEI dapat menentukan tanggal delisting kedua berdasarkan perintah OJK, sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan OJK berdasarkan SEOJK 13/2023.

Sementara itu, dalam aturan ini terdapat pembaruan mengenai pengaturan delisting EBUS yang meliputi pengajuan perusahaan tercatat, keputusan Bursa, dan pelunasan atau penyelesaian EBUS melalui aksi korporasi perusahaan tercatat.

Terdapat penyederhanaan ketentuan pencatatan kembali saham sehingga suatu saham dapat dicatatkan kembali pada papan utama, panitia pembangunan, atau panitia ekonomi baru, sepanjang memenuhi proses pencatatan sesuai persyaratan dan ketentuan. TIDAK. Daftar saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh emiten I-A (untuk papan utama dan pengembangan); dan Peraturan terkait I-Y terkait pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang tercatat di Dewan Ekonomi Baru.

Dengan disahkannya Peraturan Nomor I-N, maka Peraturan Bursa Efek Jakarta Nomor I-I Tentang Pembatalan dan Pengembalian Saham di Bursa Efek serta Pencabutan Peraturan Bursa Efek Surabaya Nomor I.A.7 Tentang Pembatalan Penawaran Efek, dengan ini dinyatakan tidak berlaku.

By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *