matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hari ini, Selasa (6/04/2024), memberikan ringkasan hasil ujian BPK II Semester (IHPS) Tahun 2023 saat Sidang Paripurna DPR di Jakarta.
Ketua BPK Isma Yatun dalam laporannya menyebutkan, ia menghemat uang dan sumber daya pemerintah senilai Rp136,88 triliun selama periode 2005 hingga 2023.
Statistik tersebut disampaikan saat rekapitulasi hasil pemeriksaan Semester II (IHPS) Tahun 2023 di hadapan rombongan perwakilan DPR RI.
BPK juga menyatakan, hasil pemantauan penggunaan tindak lanjut rekomendasi BPK tahun 2005 hingga 2023 sesuai rekomendasi adalah 78,2 persen. “Dari tindak lanjut tersebut, BPK menyelamatkan uang dan aset negara dengan menyediakan aset dan/atau penyertaan dana negara/daerah/perusahaan hasil evaluasi tahun 2005 hingga 2023 senilai 136,Rp88 triliun,” kata Isma. dikutip Antara, Selasa (6-4-2024).
IHPS II 2023 memuat ringkasan 651 laporan pemeriksaan BPK (LHP), meliputi 1 LHP keuangan, 288 LHP kinerja, dan 362 LHP dengan tujuan tertentu (DTT).
IHPS juga memiliki hasil analisis terkini terhadap dua Prioritas Nasional (PN), yaitu pembangunan daerah dan perubahan ideologi serta pembangunan budaya.
Selain itu, IHSP II juga memiliki hasil pengujian yang menunjukkan permasalahan antara lain evaluasi efektivitas perlindungan WNI dan kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Selain itu, terdapat inkonsistensi aturan pemerintah dalam memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk perdagangan karbon, dan kewajiban pemegang izin untuk menguji pemanfaatan hutan yang belum dipenuhi.
Apalagi, dalam audit pengelolaan dan pengerahan keuangan pemerintah dan lembaga, ditemukan bantuan keluarga non-komersial senilai Rp208,52 miliar belum dikembalikan ke kas negara.
Analisis BPK juga mengungkap adanya tambahan senilai Rp166,27 miliar dan US$153,22 ribu akibat penggunaan belanja modal tahun 2022 dan semester I tahun anggaran 2023 yang tidak memenuhi syarat.
Isma Yatin mengatakan BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap keuangan, keuangan, dan investasi BUMN serta organisasi lainnya. Antara lain ditemukan PT Indofarma Tbk dan PT IGM membeli alat kesehatan tanpa studi kelayakan dan menjualnya tanpa studi. kemampuan konsumen dalam membiayai sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp146,57 miliar.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua BPK juga mengirimkan LHP tentang Laporan Keuangan Pemerintah Nasional (LKPP) tahun 2023 yang memuat WTP.
Dalam LKPP 2023, BPK juga menunjukkan aspek-aspek pengelolaan APBN mana saja yang perlu mendapat perhatian, baik secara finansial maupun operasional.
“Hal ini penting untuk mengurangi beban masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas dan memperkuat landasan pengembangan agenda Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045,” tutup Isma Yatun.