matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat secara aktif menarik para menteri dan kepala lembaga serta badan usaha milik negara sebagai lembaga kunci ke organisasi antar pemerintah (IO) internasional dari Indonesia keanggotaan untuk. Lebih banyak pertemuan internasional. di Indonesia.
Memang Indonesia akan semakin banyak menjadi tuan rumah acara pertemuan internasional atau MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) yang akan memberikan banyak dampak positif terhadap perekonomian.
Selain itu juga berfungsi sebagai lokomotif pergerakan perdagangan, investasi dan pariwisata; Membuka lapangan kerja dalam skala besar, membuka pasar baru bagi produk Indonesia, meningkatkan apresiasi terhadap budaya Indonesia dan meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, dll. Berdasarkan data, diketahui pada tahun 2021 Indonesia akan menjadi anggota dari 49 organisasi antar pemerintah internasional yang dikelola oleh 200 kementerian/lembaga, seperti PBB, ASEAN dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan lain-lain. ,
“Kami adalah anggota dari ratusan organisasi internasional dan setiap tahun pemerintah memberikan kontribusi yang besar. Oleh karena itu, langganan ini dapat digunakan secara optimal untuk mendukung diplomasi multilateral dan penerapan kebijakan luar negeri yang independen dan proaktif, sekaligus mencapai manfaat baru bagi perekonomian dan lapangan kerja. dan budaya, kerjasama, pasar baru dan lain-lain,” jelas Dr. Iqbal Alan Abdullah, MSC, CMMC, Ketua Umum DPP Kongres dan Konvensi Indonesia (INCCA).
“Jika masing-masing kementerian atau lembaga, sebagai corner agency, mampu mengundang dua pertemuan internasional ke Indonesia saja, maka kita sudah memiliki 400 kegiatan pertemuan internasional di Indonesia dalam setahun.
Belum lagi pihak swasta dan LSM. Bayangkan saja dampak positifnya terhadap kita, perekonomian, tenaga kerja, mata uang, dan banyak lagi. “Makanya saya yakin di era Prabowo, industri MICE kita akan semakin berkembang,” ujarnya.
Lembaga sudut sendiri merupakan lembaga publik, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau lembaga nonstruktural yang menjadi titik kontak utama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan organisasi internasional.
Untuk mempererat hubungan Indonesia dengan berbagai organisasi internasional, Iqbal juga menyarankan agar ke depannya pemerintah mendorong lebih banyak organisasi internasional yang berafiliasi dengan asosiasi-asosiasi yang ada di Indonesia, baik itu asosiasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. dibantu dengan menyediakan fasilitas. Berupa biaya pembiayaan yang dibayarkan oleh pemerintah melalui lembaga pendukung atau support agency.
“Dengan demikian, Presiden terpilih dapat mendorong para menteri atau pimpinan lembaga sebagai patron organisasi internasional untuk aktif melaksanakan organisasi internasional di Indonesia. Ini mungkin bagian dari keberhasilan kementerian/lembaga atau diplomasi kita. lanjut Iqbal yang menjabat Wakil Presiden Asian Federation of Exhibition and Convention Associations (AFECA) selama tiga periode.
Ia mengatakan, terciptanya wisata MICE merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata serta manfaat lain yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kontribusi Indonesia terhadap Keanggotaan dan Organisasi Internasional.
Apalagi, Presiden baru terpilih, Prabowo Subianto, belakangan ini mulai aktif menyelenggarakan berbagai pertemuan dengan para pemimpin dunia dalam lingkup diplomasi ekonomi, perdagangan, industri, pertahanan, dan keamanan.
Peluang besar tidak hanya terdapat pada sektor organisasi antar pemerintah saja, namun juga pada asosiasi internasional seperti asosiasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang juga mempunyai peluang besar untuk mengadakan pertemuannya di Indonesia.
“Asosiasi internasional itu jenisnya banyak sekali. Untuk bidang kedokteran saja, banyak sekali asosiasi profesi yang spesifik, mulai dari bedah gigi, anestesi, tulang, mata, paru, kesehatan jiwa, forensik, bedah plastik dan lain-lain.
Kita juga perlu mendorong serikat-serikat buruh ini agar kita bisa aktif dan bahkan duduk di dewan atau komisi serikat buruh sehingga kita bisa berperan dalam pengambilan keputusan serikat buruh, dan kemudian berjuang untuk mengadakan pertemuan-pertemuan serikat buruh di Indonesia. , “Dalam hal ini, pemerintah juga harus memberikan insentif,” tambah Iqbal.
Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 menguraikan keanggotaan dan kontribusi Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan: peran dan kinerja Indonesia di forum internasional; Hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain; dan kepercayaan masyarakat internasional. Keanggotaan dan kontribusi Indonesia sedapat mungkin didedikasikan untuk kepentingan nasional.