Sun. Sep 29th, 2024

matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan ketahanan siber Indonesia. Hal itu diungkapkannya dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR 2024.

Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Bamsot ini mengatakan Indonesia perlu meningkatkan ketahanan keamanan sibernya. Hal itu dilakukan mengingat telah terjadi beberapa kali pembobolan data di Tanah Air.

“Ketahanan keamanan siber Indonesia juga perlu ditingkatkan. Hal ini juga terkait dengan pembobolan data nasional yang merupakan kebutuhan mendesak untuk memberikan fokus pada keamanan siber kepada lembaga pemerintah, termasuk regulasi hukumnya,” ujarnya, Jumat. (16/8). /2024).

Bambang juga menyoroti posisi Indonesia berdasarkan Indeks Keamanan Siber Nasional. Indonesia dikabarkan masih menduduki peringkat kelima di Asia Tenggara untuk keamanan siber.

Padahal, menurut Bamsot, dunia kini telah memasuki era Internet of Military Things/Internet of Battlefield Things. Situasi ini membuat operasi militer dapat dikendalikan dengan cepat dan akurat dari jarak jauh.

Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan kesatuan keempat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan mengerahkan kekuatan siber. Tujuan kehadirannya adalah untuk memperkuat tiga satuan yang ada yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Laut. TNI AU,” kata Ketua MPR itu.

Situasi ini menjadi semakin penting karena posisi geopolitik Indonesia yang sensitif. Karena berhubungan langsung dengan triad negara Persemakmuran Inggris yaitu Malaysia, Singapura dan Australia.

Negara-negara ini juga merupakan anggota Five Power Defense Arrangement (FFDA), bersama dengan Selandia Baru dan Inggris, yang juga merupakan medan pertempuran geopolitik antara Rusia, Tiongkok, dan Amerika Serikat.

Dalam sambutannya, Ketua MPR juga menekankan pemanfaatan teknologi informasi yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini. Namun perkembangan tersebut menutupi permasalahan lain, seperti meningkatnya kesenjangan digital, khususnya di Indonesia bagian timur.

Sebelumnya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan upaya strategis pencegahan serangan siber dalam rangka pengamanan HUT ke-79 Republik Indonesia (HUT) di Ibu Kota Negara (IKN).

Juru Bicara BSSN Ariandi Putra mengungkapkan, pihaknya telah membentuk satuan tugas internal yang terdiri dari empat kelompok untuk mencegah serangan siber dalam rangka HUT ke-79 Republik Indonesia.

Tim tersebut terdiri dari Satgas Operasi Siber, Satgas Pengelolaan Informasi, Satgas Kriptografi, dan Satgas Komunikasi Publik.

Misi gugus tugas ini adalah memberikan informasi dan literasi kepada masyarakat serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, TNI, Polri, intelijen, dan kementerian terkait, kata Arindi kepada Antara, Rabu. (14/08/2024)

Ia mengatakan, koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya termasuk pengamanan materi elektronik yang digunakan dalam acara nasional.

“Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, antara lain Kementerian Luar Negeri dalam event internasional dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pilkada,” kata Arindi.

 

Arindi menekankan pentingnya kerja sama antara BSSN dan berbagai institusi untuk menjamin keamanan siber. Seluruh sistem elektronik peserta event nasional dan internasional sudah ada di database BSSN.

“Kami secara berkala memberikan pemberitahuan, peringatan, dan hasil penilaian keamanan TI kepada mereka,” tambahnya.

Selain itu, BSSN juga terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prakiraan ancaman siber yang mungkin terjadi. Pada tahun 2024, pihaknya melihat beberapa ancaman seperti penipuan siber melalui pencurian informasi pribadi dan institusi, serangan enkripsi data, serangan terhadap server atau jaringan, dan ancaman siber lainnya.

Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh penyelenggara sistem elektronik untuk memperkuat sistem keamanannya masing-masing, kata Arindi.

Menurut Arindi, pengalihan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang menyatakan setiap penyelenggara jaringan elektronik bertanggung jawab atas keandalan dan keamanan sistemnya. BSSN juga mengamankan ruang siber agar acara nasional dan internasional bebas dari serangan siber.

“Meski ada upaya penyerangan, namun kami berhasil menangkalnya agar tidak berubah menjadi insiden siber. Ini penting dalam rangka kerja sama seluruh pemangku kepentingan di kementerian dan lembaga,” kata Arindi.

By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *