Tue. Jul 23rd, 2024

Pengadaan Barang Jasa Rp 400 Triliun untuk Beli Produk Lokal, 2 Juta Pekerja Bisa Terserap

matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta Untuk memperkuat peran generasi muda dalam pencegahan korupsi dan pengawasan penyediaan barang/jasa di Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus menjalin kerja sama dengan kemitraan internasional dan transparansi. Indonesia. (TII) menyelenggarakan Youth Integrity Bootcamp 2024.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi Yuva Mitras dalam memantau transparansi penyediaan barang/jasa pemerintah.

Ketua LKPP Hendrar Prihadi atau akrab disapa Hendi menekankan pentingnya generasi muda selalu berada di pihak yang benar dan membantu memperbaiki kondisi negeri ini. Hendy menegaskan, pertarungan antara kebaikan dan kejahatan harus dimenangkan.

“Kawan-kawan, kita harus menjadi yang terdepan, mari kita lindungi masyarakat pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) agar bisa ikut serta dalam penyediaan barang/jasa pemerintah, dan nantinya bisa bertatap muka.” Hendy.

Youth Integrity Bootcamp 2024 melibatkan 28 aktivis pemuda dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara dan Kalimantan Timur, peserta akan mendapatkan pelatihan intensif mengenai isu antikorupsi, gerakan sosial dan penyediaan barang. ./layanan.

Bootcamp tahun ini memasuki tahun keempat, dengan cakupan wilayah yang lebih luas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hendy juga berharap transfer ilmu yang efektif dapat terjadi melalui platform ini.

“Jika ada yang lebih baik disetiap daerah yang sudah dilaksanakan, bisa di share ke teman-teman yang lain. Amati, tiru, modifikasi, bawa ke daerah masing-masing dan terapkan, tentunya akan ada percepatan dan perbaikan,” jelas Hendy. . 

Ia juga memaparkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menunjukkan total kerugian negara akibat korupsi pada 2013-2022 sebesar 209,3 triliun won.

Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jika R.P. $400 triliun akan diinvestasikan dalam proses penyediaan barang/jasa yang digunakan untuk membeli produk dalam negeri, yang melibatkan 20 lakh pekerja dan menghasilkan Pertumbuhan ekonomi 1,5 hingga 1,8%. 

Sebaliknya, Hendy menjelaskan katalog elektronik sebagai upaya memperkuat perekonomian berkelanjutan. Dengan dikembangkannya katalog elektronik versi 6 diharapkan proses transaksi menjadi lebih cepat dan produk yang ditampilkan memiliki informasi lengkap tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan UMKK, serta produk impor beku jika sudah memiliki sebuah rumah. Produk Pengganti (PDN). Fitur lain yang dikembangkan adalah e-auditing untuk memastikan proses transaksi bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak anti-korupsi yang signifikan dalam mewujudkan pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel di seluruh Indonesia. Melalui program ini diharapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia dapat mengalami revolusi positif yang berdampak luas terhadap kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

 

 

 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan ringkasan Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS) BPK Tahun 2023 pada Sidang Paripurna DPR di Jakarta hari ini, Selasa (4/6/2024).

Ketua BPK Isma Yatun dalam laporannya menyebutkan, pihaknya menghemat uang dan kekayaan negara senilai Rp136,88 triliun selama periode 2005 hingga 2023.

Angka tersebut diberitahukan kepada Badan Perwakilan DPR RI saat rekapitulasi hasil ujian Semester II tahun 2023 (IHPS).

BPK juga melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan rekomendasi BPK yang diadopsi pada tahun 2005 hingga 2023 sebesar 78,2 persen sejalan dengan rekomendasi tersebut.

“Dengan tindak lanjut ini, BPK telah menyelamatkan uang dan kekayaan negara berupa penyerahan harta benda dan/atau penyetoran dana ke kas negara/daerah/perusahaan untuk hasil pemeriksaan senilai Rp136,88 dari tahun 2005 sampai tahun 2023, jumlahnya ada satu triliun. , kata Isma, Selasa (4/6/2024), dikutip Antara.

IHPS II 2023 merangkum 651 Laporan Temuan Pemeriksaan (LHP) BPK, meliputi 1 LHP Keuangan, 288 LHP Kinerja, dan 362 LHP Tujuan Khusus (DTT).

IHPS juga memuat hasil kajian tematik dua prioritas nasional (PN), yaitu pembangunan daerah, serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

 

Selain itu, IHSP II juga memiliki hasil pengujian yang mencerminkan permasalahan antara lain menunjukkan efektivitas perlindungan WNI dan mengkaji kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Selain itu, terdapat inkonsistensi aturan pengelolaan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk perdagangan karbon, dan tidak terpenuhinya kewajiban pemegang izin dalam melakukan pemanfaatan hutan.

Lebih lanjut, dalam audit pengelolaan pendapatan dan belanja kementerian dan lembaga, ditemukan bantuan kepada keluarga penerima non-transaksi sebesar Rp 208,52 miliar tidak dikembalikan ke kas negara.

​​Analisis BPK menemukan potensi lebih bayar sebesar Rp166,27 miliar dan US$153,22 ribu akibat tidak memenuhi ketentuan pelaksanaan belanja modal tahun 2022 dan Semester I TA 2023.

 

By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *