Thu. Oct 3rd, 2024

Tak Perlu 27.000 Aplikasi, AI Bisa Dorong Transformasi Digital di Layanan Publik

matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia saat ini memiliki 27.000 aplikasi pelayanan publik, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Hal ini dinilai tidak efisien karena tidak hanya menimbulkan pemborosan, namun juga tidak mengintegrasikan layanan satu sama lain.

Sebagai solusinya, pemerintah meluncurkan platform teknologi pemerintah (GovTech) bernama INA Digital untuk mengintegrasikan aplikasi tersebut untuk mengakses layanan pemerintah melalui satu portal.

Dibukanya INA Digital seolah menjadi tanda keseriusan pemerintah mendorong transformasi digital besar-besaran di bidang administrasi.

Namun, banyak tantangan dan risiko yang menanti proses digital. Dunia cyber dan digital seringkali menghadirkan kejahatan yang semakin hari semakin canggih seiring dengan kemajuan teknologi digital itu sendiri.

Direktur Riset Mesin Ramprakash Ramamoorthy menilai tantangan terbesar dalam penerapan Tata Kelola Berbasis Elektronik (SPBE) adalah distribusi data dan layanan yang mempengaruhi kinerja infrastruktur dan sistem pelayanan publik.

Meskipun hasil penilaian SPBE dinilai memuaskan, keterputusan data masih menjadi hambatan sehingga upaya percepatan digitalisasi dan dampaknya terhadap sistem pelayanan pemerintah kurang terlihat.

“Integrasi data menjadi tantangan pertama yang harus diatasi. Tantangan lainnya adalah jumlah penduduk Indonesia yang tersebar di 17.000 pulau terpencil dan kesenjangan infrastruktur ICT khususnya di daerah terpencil,” kata Ram, Senin (10/6/2024). penyataan. ).

Memang, tambahnya, SPBE juga harus bersifat user-centric dan memiliki platform yang berbasis pada kebutuhan masyarakat.

“Pelayanan publik yang dijalankan oleh birokrasi harus memiliki sistem yang terintegrasi untuk memudahkan masyarakat,” kata Ram.

Ram juga membahas penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang tidak bisa dihindari saat ini.

 

Kecerdasan buatan merupakan suatu kebutuhan untuk mendukung kinerja yang lebih cepat dan bahkan efisiensi dalam menangani banyak masalah terkait pemrosesan data dalam jumlah besar.

Selain menunjang proses kerja, keberadaan kecerdasan buatan masih menimbulkan banyak permasalahan. Kehadirannya juga dapat menimbulkan hambatan dalam proses perubahan.

“Salah satu kendala yang dihadapi Indonesia adalah kebutuhan akan keahlian teknis khusus, yang mungkin jumlahnya lebih sedikit di lembaga pemerintah,” kata Ram.

Menurutnya, sumber daya manusia masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Jadi Ram menekankan pentingnya latihan terus-menerus.

Oleh karena itu, selain merekrut dan mempertahankan pekerja AI yang terampil, penting juga untuk memberikan pelatihan berkelanjutan kepada staf yang ada untuk meningkatkan keterampilan mereka dan mengikuti perkembangan teknologi terkini. Faktor-faktor ini adalah kunci keberhasilan transformasi digital di instansi pemerintah,” jelasnya.

 

Penerapan AI yang tepat dipadukan dengan rasa tanggung jawab menjadikan teknologi ini sebagai platform yang mendukung.

“Contoh manfaat penggunaan AI di GovTech adalah dapat meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan administratif, menyederhanakan tugas-tugas seperti pemrosesan dokumen, analisis data, dan evaluasi kebijakan,” kata Ram

Hal ini memberikan kesempatan kepada pegawai pemerintah untuk melakukan tugas-tugas yang lebih penting. Misalnya, menerima keluhan dapat menjadi tugas manual yang memakan waktu bagi tim layanan pelanggan.

Namun dengan penggunaan otomatisasi dan pembelajaran mesin, menurut RAM, beberapa ketentuan dapat diterapkan untuk mempercepat proses.

 

Selain itu, integrasi AI dapat meningkatkan penyampaian layanan publik melalui teknologi chatbot dan pemrosesan bahasa alami.

Ram mengatakan alat ini memfasilitasi keterlibatan komunitas yang lebih cepat dan responsif, mengurangi beban kerja staf layanan, dan mempercepat pemrosesan aplikasi.

“Misalnya, memanfaatkan chatbot kecerdasan buatan di GovTech untuk memberikan respons cepat terhadap pertanyaan dan mengotomatisasi serta menyetujui permintaan layanan, mengurangi proses manual yang dapat ditemukan oleh staf,” jelasnya.

Selain itu, AI juga dapat membantu lembaga pemerintah memprediksi tren dengan kemampuan analisis prediktif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan secara signifikan.

By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *