Mon. Jul 15th, 2024

Tarif KRL Terus-terusan Disubsidi sejak 2016, Sudah Tepatkah?

matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Tarif KRL Jabodetabek tidak mengalami perubahan atau kenaikan sejak tahun 2016. KRL Jabodetabek merupakan sistem angkutan umum yang bersifat public service obligat (PSO) atau mendapat subsidi dari pemerintah.

Faktanya, survei yang dilakukan terhadap pengguna KRL Jabodetabek oleh LM FEUI (2016) mengungkapkan, 63,78 persen penumpang KRL Jabodetabek memiliki pendapatan Rp3-7 juta setiap bulannya.

Wakil Direktur Pengembangan dan Promosi Daerah Dinas Perhubungan Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno pun memaparkan hasil survei yang dilakukan Yayasan Konsumen Indonesia (YLKI)-Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan pada tahun 2021. .

Hasilnya, mereka yang berpenghasilan kurang dari Rp4 juta per bulan sebanyak 56,06 persen, dan yang berpenghasilan lebih dari Rp4 juta per bulan sebanyak 43,94%.

 

“Pengguna KRL Jabodetabek sebagian besar berprofesi sebagai pekerja swasta dengan penghasilan maksimal Rp4 juta,” kata Djoko dalam keterangan tertulis, Kamis (2/5/2024).

 

Seperti diketahui, upah minimum nasional (UMR) Jabodetabek mengalami perubahan atau kenaikan setiap tahunnya. Saat ini UMR DKI Jakarta Rp 5.067.381, Kota Bogor Rp 4.813.988, Kota Depok Rp 4.878.612, Kota Tangerang Rp 4.760.289, Kota Tangsel Rp 4.670.791, 5DR Rp 304.

Mengutip riset Dwi Ardianta, Hengki Purwoto, dan Agunan Samosir dalam Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik Trisakti (Juli 2022), Djoko menambahkan, dukungan terhadap PSO KRL Jabodetabek tidak diperuntukkan bagi 60 persen penggunanya adalah orang kaya.

“Jumlah penumpang KRL Jabodetabek tidak akan terpengaruh dengan adanya perubahan/kenaikan tarif, lebih baik bagi masyarakat.

“Elastisitas tarif KRL Jabodetabek tergantung pada jenis perjalanan, jenis kendaraan, jenis dan pelayanan kota, jumlah dan perubahan jenis angkutan,” kata Djoko.

 

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Februari 2024), sekitar 6,704 juta masyarakat Jabodetabek membutuhkan layanan angkutan umum setiap hari.

Jumlah penumpang angkutan umum (penumpang harian) Transjakarta sebanyak 1,17 juta mobil (2023), KRL Jabodetabek 952.000 mobil, MRT Jakarta 278.955 mobil (2023), LRT Jabodebek 54.113 mobil (2020) L2020, Trans Jabodetabek 2 (2020) L2020, Trans Jabodetabek 5, Sambungan JR 6.948 penumpang (2022) dan Trans Pakuan di Bogor 11.317 penumpang (2023).

“Jumlah penduduk yang mampu dilayani angkutan umum dalam jarak 500 meter dari simpul sebanyak 7,97 juta orang. Total hariannya 2,532 juta kendaraan per hari,” kata Djoko.

Pada tahun 2023, pemerintah melalui DIPA Kementerian Keuangan telah melakukan investasi sebesar Rp3,5 triliun pada PSO Perkeretaapian. Sebanyak Rp1,6 triliun (0,48 persen) dialokasikan untuk PSO KRL Jabodetabek.

Bahkan pada tahun yang sama, anggaran angkutan bandara di 36 provinsi hanya dialokasikan Rp177 miliar, 11% dari PSO KRL Jabodetabek, sehingga tidak seimbang.

“Jika ada perubahan pembayaran ke KRL Jabodetabek, maka anggaran PSO Kereta Api bisa diberikan untuk menambah anggaran gerbong perintis yang berjalan di tingkat nasional dan tidak ada ketimpangan dan tidak ada uang,” tanya Djoko.

 

Djoko menawarkan solusi agar masyarakat kecil tidak terbebani dengan kenaikan tarif KRL Transjakarta dan Jabodetabek. Pemprov DKI dan PT KCI didorong untuk ikut serta dalam penerapan prosedur yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Trans Jateng) dan Pemerintah Kota Semarang (Trans Semarang) dalam memberikan bantuan dana tersebut kepada pengendara.

Harga Trans Semarang sekitar Rp 4.000 oleh Pemerintah Kota Semarang, ada biaya khusus Rp 1.000 untuk pelajar, orang dengan tanda pengenal anak (KIA), anak dibawah lima tahun (berkulit putih), penyandang cacat difabel. , orang berusia 60 tahun ke atas) dan lansia.

Saat ini Trans Jateng yang dikelola Pemprov Jateng sebesar Rp 4 ribu, setengahnya diberikan (Rp 2 ribu) kepada pelajar, mahasiswa, dan pegawai.

 

“Pihak Manajemen Transjakarta dan PT KCI bisa membuka pendaftaran bagi warga yang ingin mendapatkan gelar istimewa ini. Bagi pegawai, selain menunjukkan KTP, juga bisa menunjukkan surat dari tempat kerjanya atau RT di sana,” ujarnya.

“Jika kedapatan pembohong (sudah ada yang melaporkan atau ada pihak berwenang yang bisa memastikan), bisa diberhentikan dan dilarang menggunakan bus Transjakarta,” pungkas Djoko.

By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *