matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – PT Toyota Astra Motor (TAM) mengomentari keputusan pemerintah yang tidak memberikan insentif pada mobil hybrid. Tidak ada perubahan atau penambahan lebih lanjut terhadap kebijakan terkait industri otomotif nasional, termasuk subsidi kendaraan kombinasi mesin konvensional dan motor listrik.
Penjualan kendaraan listrik baterai (BEV) sudah sangat tinggi, sehingga alasan tidak memberikan subsidi pada mobil hybrid tersebut adalah untuk meningkatkan pasar.
Direktur Pemasaran PT TAM Anton Jimi Suwandi menjelaskan pihaknya terus menghormati keputusan pemerintah dan aktif berkomunikasi dengan otoritas terkait kebijakan dan peraturan yang ada.
Tentu saja regulasi bersifat dinamis sesuai situasi dan kondisi terkini, jelas Anton melalui email kepada matthewgenovesesongstudies.com, Rabu (7/8/2024).
Sementara menurut Anton, jika dilihat dari komposisi kendaraan listrik saat ini, pangsa pasarnya masih kurang dari 10 persen.
“Hal ini menunjukkan masih besarnya ruang pengembangan penetrasi kendaraan berteknologi elektrifikasi ke masyarakat, salah satunya hybrid,” tegas Anton.
Sementara itu, keragaman teknologi elektrifikasi yang tersedia diharapkan dapat membantu mempercepat pengembangan dan adopsi di Indonesia dan selanjutnya berkontribusi terhadap pengurangan emisi.
Oleh karena itu, melihat peluang yang ada saat ini, kami berharap pemerintah mampu mendukung seluruh teknologi yang berkontribusi terhadap penurunan emisi untuk mencapai netralitas karbon, tutupnya.
Tauhid Ahmad, Ekonom Senior Institute for Economic Development and Finance (Indef), menjelaskan bahwa insentif hibrida dapat menghambat kemajuan ekosistem BEV yang sedang berkembang.
Jika ekosistem BEV mengalami stagnasi, maka akan menghambat inovasi dan keberlanjutan industri otomotif dalam negeri.
Jika insentif tersebut diterapkan, maka tren penjualan mobil hybrid pasti akan meningkat sehingga akan menggerus pangsa pasar mobil listrik di dalam negeri.
Namun, rencana kebijakan insentif HEV berpotensi menghambat kemajuan ekosistem BEV di Indonesia, kata Tawfik dalam keterangan resmi, Sabtu (21/6/2024) seperti dikutip Antara.
Sementara itu, pemerintah Indonesia saat ini sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan insentif bagi HEV untuk mempercepat tujuan netralitas karbon pada tahun 2060.