matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Uni Eropa (UE) dan China sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mengenai pajak tambahan atas kendaraan listrik (EV) yang diimpor dari China.
Mengutip Paulton, Senin (30/9/2024), juru bicara Kementerian Perdagangan China mengatakan produsen kendaraan listrik China berjanji akan menjual EV ke Eropa dengan harga terendah.
Awalnya Komisi Eropa menolak usulan tersebut, namun akhirnya tercapai kesepakatan setelah terjadi diskusi antara Menteri Perdagangan China Wang Wentao dan Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa Valdis Dombrovskis pada pekan lalu di Brussels, Belgia.
“Tim teknis di kedua belah pihak sedang mendiskusikan rencana harga yang fleksibel dan bekerja keras untuk mencapai kesepakatan secara strategis menjelang keputusan akhir UE mengenai harga kendaraan listrik,” kata agen tersebut.
Pada bulan Juni, Komisi Eropa mengenakan tarif hingga 38,1 persen pada kendaraan listrik Tiongkok yang diimpor ke UE. Banyak produsen mobil Tiongkok seperti BYD, Geely dan SAIC melakukan perdagangan untuk mendapatkan harga yang lebih rendah.
Komisi Eropa akan mengadakan pemungutan suara pada bulan Oktober untuk memutuskan apakah akan menambah tarif tambahan di atas tarif 10 persen. Keputusan tersebut diperkirakan akan diumumkan pada akhir bulan ini.
Pada awalnya, Komisi Eropa merekomendasikan tarif sebesar 17,4 persen untuk BYD, 20 persen untuk Geely, dan 38,1 persen untuk SAIC.
Merek-merek ini konon mendapat banyak dukungan dari pemerintah China sehingga cepat berkembang dan mendapat keuntungan besar dari pasar Eropa.
Komisi Eropa menetapkan kebijakan tersebut kurang dari sebulan setelah AS menaikkan harga mobil listrik dari China hingga dua kali lipat menjadi 100 persen. Di Negeri Paman Sam, pajak tersebut mulai berlaku pada 27 November.
Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan akan memantau dengan cermat perkembangan penerapan kebijakan perpajakan dan melakukan upaya untuk melindungi hak-hak perusahaan Tiongkok.
Saat ini, UE sedang memberlakukan harga yang telah ditetapkan sejak awal Juli, namun penyelidikan terhadap anti-subsidi tersebut rencananya akan berlanjut hingga awal November. Jika aturan ini dihentikan, maka aturan tersebut dapat digunakan minimal 5 tahun lagi.