Fri. Jul 19th, 2024

7 Respons Sejumlah Pihak Usai Munculnya Wacana Amandemen UUD 1945 Terkait Pemilihan Presiden oleh MPR

matthewgenovesesongstudies.com, Batavia – Belum lama ini, Ketua MPR 1999 – 2004 Amien Rais mengusulkan amandemen UUD 1945 dan pemilihan presiden MPR 1945. Amien Rais mengusulkan amandemen UUD 1945 setelah merasa bahwa implementasi demokrasi sedang melambat.

Usai pidato tersebut, disampaikan berbagai tanggapan dari beberapa pihak. Salah satunya dari Sekjen PAN Eddy Soeparno. Ia menegaskan, yang perlu dilakukan dalam sistem pemilu adalah banyak pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan yang memadai, bukan perubahan atau amandemen secara tiba-tiba.

“Yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dalam sistem pemilu secara menyeluruh, melalui penegakan aturan secara terus-menerus dan penguatan pengawasan. Bukan perubahan sistem reformasi yang tiba-tiba,” kata Eddy dalam keterangannya, Sabtu, 8 Juni , 2014.

Selain itu, Presiden MPR RI Bambang Soesatyo (Ketua MPR RI Bamsoet) menegaskan pimpinan MPR belum memutuskan amendemen UUD 1945 dalam rapat dengan Ketua Umum. dari Partai Gerakan Nasional (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Pertama, tidak ada usulan dari pemimpin kita untuk memutuskan kita mengubah apa pun. Tinggal kita mengubah sistem pemilihan presiden di MPR, kata Bamsoet di Kantor DPP PKB, Batavia Pusat, Sabtu pekan lalu. 8 Juni 2014.

“Apa yang kami lakukan adalah Anda mengunjungi kami untuk berbagai harapan yang kami terima,” katanya.

Berikut sederet tanggapan sejumlah pihak pasca isu pidato amandemen UUD 1945 pada pemilihan presiden MPR yang dihimpun matthewgenovesesongstudies.com:

 

Perbincangan mengenai amandemen UUD 1945, khususnya perubahan mekanisme pemilihan presiden untuk dipilih kembali oleh MPR, kembali menyeruak.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PATET Eddy Soeparno memastikan perubahan yang dilakukan pada sistem pemilu, penerapan undang-undang dan pengawasan terus-menerus, bukan perubahan atau perubahan yang tiba-tiba.

“Yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dalam sistem pemilu secara menyeluruh, melalui penegakan aturan secara terus-menerus dan penguatan pengawasan. Bukan perubahan sistem reformasi yang tiba-tiba,” kata Eddy dalam keterangannya, Sabtu, 8 Juni , 2014.

Menurut Eddy, demokrasi saat ini merupakan jalan perjuangan bebas yang melahirkan pragmatisme, terutama dalam hal politik uang.

“Untuk memenangkan kursi legislatif dan eksekutif, bahkan pemilihan ibu kota kabupaten, para kontestan harus merogoh kocek yang dalam untuk bisa terpilih,” ujarnya.

“Uang politik membuat sebagian pemilih tidak peduli dengan visi, misi, gagasan para calon. Yang mereka pedulikan adalah calon yang memberikan uang paling banyak dan yang berhak mendapatkan suara terbanyak,” kata Eddy.

Melihat fenomena tersebut sebagai sebuah demokrasi yang berharga, Eddy mengajak semua pihak untuk mengembangkan sistem demokrasi secara lebih substansial dan tidak hanya terpaku pada urusan prosedural semata.

“Yang dilakukan adalah memperbaiki, bukan mensukseskan sistem lain,” lanjutnya.

Eddy juga mengajak semua pihak untuk melengkapi pendidikan politik masyarakat, suaranya lebih penting dibandingkan amplop atau sembako yang dibagikan calon.

“Pendidikan politik ini adalah pilihan masyarakat demi ide dan konsep, bukan ilusi imbalan. Namun pendidikan politik adalah tanggung jawab kita bersama sebagai orang politik atau peserta pemilu untuk jabatan publik” jelasnya.

Eddy juga tak lupa mengajak partai politik untuk berupaya menjaga demokrasi agar perjuangan reformasi tahun 1998 tetap terjaga dan tidak gagal.

“Kita sebagai negara sepakat bahwa demokrasi adalah sistem ketatanegaraan yang dijalankan, karena memberikan kepemimpinan kepada setiap warga negara secara langsung dalam pemilihan pemimpin atau wakilnya. Kita akan perbaiki agar demokrasi kita bisa lebih berkualitas, pungkas Eddy.

 

Partai Demokrat kini tengah mengkaji rencana kepemimpinan MPR melalui amandemen UUD 1945.

Hal itu disampaikan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menanggapi pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang menyatakan semua pihak harus mengubah UUD 1945.

“Sampai saat ini kita terus mengkaji dan mengkaji sisi positif dan dampak yang patut kita rasakan. Sebenarnya ini terjadi di lingkungan Partai Demokrat, tentu para petinggi Partai Demokrat,” kata Riefky, kepada awak media; di kawasan Batavia, Minggu 9 Juni 2014.

Ia menegaskan, sejauh ini belum ada arahan dari Menteri Partai Demokrat terkait rencana amandemen UUD 1945. Itu sebabnya pihak berlambang belas kasihan ini terus mengkaji setiap amandemen konstitusi.

“Belum ada arahnya, tentu akan kita kaji beberapa perubahan konstitusi kita,” jelas Riefky.

Senada, Penasihat Fraksi Partai Demokrat DPR RI Sjarifuddin Hasan juga mengomentari sistem pemilihan presiden MPR melalui amandemen UUD 1945.

Hal itu dilakukan mantan Ketua MPR 1999-2004, Amien Rais usai pertemuan dengan pimpinan MPR di kompleks parlemen pada Rabu, 5 Juni 2024. Menurut Syarifuddin Hasan, Pemilihan Presiden (Pilpres) dipilih langsung oleh pria. hak-hak rakyat dan pemerintahan rakyat.

Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung, kata Syarifuddin Hasan saat dihubungi, Jumat 7 Juni 2024.

Maka yang patut dianalisa adalah soal batasan Presidential Threshold serta pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu kepala daerah (Pilkada).

“Yang perlu dianalisis adalah batasan Presiden ambang batas dan evaluasi pemilu legislatif baik sistem terbuka maupun tertutup pada pilkada,” tutupnya.

 

Ketua Umum Partai Gerakan Nasional (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan mendukung pembicaraan amandemen UUD 1945 yang baru-baru ini disampaikan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Cak Imin juga membahas perlunya mengembalikan kewenangan memilih Presiden MPR RI. Di awal, ia menyebutkan pemilu presiden di Amerika tidak dilaksanakan secara langsung seperti di Indonesia, melainkan dilaksanakan di tingkat distrik.

Oleh karena itu, usulan agar Pilpres MPR menjadi salah satu masukan penting agar proses pelaksanaan kepemimpinan kerakyatan tidak mudah diatur, kata Cak Imin melalui pers, Sabtu, 8 Juni 2024.

Meski demikian, Cak Imin mengingatkan, suara rakyat tetap diutamakan dalam pemilu. Karena masyarakat seharusnya mempunyai hak untuk memilih tidak memiliki uang pemerintah.

“Kita bisa belajar bagaimana pemilu dari negara demokrasi lama seperti Amerika, agar mekanismenya tidak terlalu liberal dan tidak ada uang politik. Kita perlu memperbaiki level konstitusi dan level undang-undang,” dia berkata.

Selain pemilihan langsung, Cak Imin juga mengemukakan amandemen UUD 1945 yang perlu diperhatikan, termasuk pembatasan kewenangan presiden.

“Karena kewenangan presiden terjamin. Tidak mungkin bisa disahkan undang-undang tentang lembaga presiden, karena undang-undang tentang lembaga presiden itulah yang membentuk presiden,” ujarnya.

Oleh karena itu perlu dilakukan pembatasan batas kewenangan presiden yang tidak terbatas untuk mengatur pasal-pasal perubahan presiden, misalnya sebagai contoh, ”pungkas Cak Imin.

 

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, pendapat Presiden Jenderal Surya Paloh dalam pidato terpilihnya kembali Ketua MPR melalui amandemen UUD 1945 diungkapkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet .

Willy Paloh dan NasDem mengaku sudah diperingatkan agar tidak bermain-main dengan fundamental sistem yang ada saat ini.

“Kemarin kita selidiki, kemarin hadir MPR Partai Pak Surya. Pak Surya bilang, “lanjutkan saja, jangan sampai di sini”. Ya, NasDem khawatir banget, bahkan penulisnya, jangan main-main. “Pak Surya itu berita” kata Willy dalam jumpa pers DPP NasDem Batavia Tengah, Kamis, 6 Juni 2024.

Ia mengatakan, pembahasan amandemen konstitusi harus dirancang dengan sengaja. Empat revisi dilakukan pada tahun 1999-2002.

“Iya, jangan membuat muka jelek dan merusak cermin atau cermin, ini kritik terhadap proses empiris, ini jebakan Batman. Kita harus pelajari tujuannya, bagaimana keempatnya berubah karena akhir empirisnya.” Willy.

Dia mengatakan NasDem akan melakukan investigasi terkait hal tersebut. Sangat penting untuk berdialog mengenai masalah ini dan membicarakannya.

Menurut Willy, demokrasi bukanlah sistem yang sempurna. Namun, bukan berarti sistem perlu diubah, jika dalam praktik demokrasi terdapat kebrutalan dan banalitas.

Ternyata sekarang ada kekejaman, semua orang akan keluar dari ketakutan seperti ini, para pengemudi takut. Tapi keraguan ini jangan sampai menjadi sebuah kemunduran. ., tidak, tidak,” katanya.

“Itu catatannya, apa bedanya progresif dan fundamentalis? Fundamentalis lalu meromantisasi yang lama. Meski begitu ditolak,” pungkas Willy.

 

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi pendapat mantan Ketua MPR periode 1999-2004, Amien Rais yang menyayangkan dan meminta maaf atas perubahan UUD 1999-2002, momen yang memudahkan terwujudnya visi calon Presiden Prabowo Subianto untuk kembali ke Pancasila.

Senator asal Jawa Timur ini bersyukur atas kesadaran yang muncul atas gagasan yang menggema, dan juga memiliki rencana pembentukan DPD RI agar negara ini bisa kembali ke sistem ketatanegaraan yang berjalan sesuai rumusan para pendiri. negara. yang kemudian disempurnakan dan diperkuat, agar tidak mengulangi kesalahan yang terjadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru.

“Saya bersyukur atas gagasan negara ini untuk mencapai konsensus nasional atas naskah asli UUD 1945 yang dibuat berdasarkan hati nurani. Pak Amien Rais” mengatakan, ia menyayangkan amandemen UUD juga digunakan sebagai bahan ajar. banyak masuk saat ini. untuk memfasilitasi implementasi visi Presiden terpilih, Bpk. Prabowo kembali ke Pancasila,” kata LaNyalla dalam keterangan resminya, Kamis, 6 Juni 2014.

Sebagai salah satu tokoh yang meneruskan suara tersebut, LaNyalla yakin dirinya mendukung penuh visi Prabowo untuk kembali ke Pancasila. Sebab, selain sebagai standar tertinggi hukum, Pancasila juga harus menjadi identitas konstitusi dan negara. Dalam visinya, Prabowo menulis bahwa “Pancasila adalah persatuan negara, ideologi dan falsafah negara yang harus kita jaga di masa depan.”

LaNyalla pun mempercayai Amien Rais untuk memberikan penilaian jujur ​​terhadap aspek negatif amandemen konstitusi.

“Saya mengapresiasi Pak Amien Rais yang mengakui dengan tepat bahwa perubahan UUD 1999-2002 dilakukan agar Indonesia terkesan terkoyak dari akar budayanya. Menjadi negara yang berbeda. Karena meninggalkan rumusan. Para pendirinya negara, kata LaNyalla.

LaNyalla menjelaskan, Amerika memperbaikinya sebanyak 27 kali lipat. Juga India, 104 jam dengan tambahan. Oleh karena itu, sistem kenegaraan tidak akan berubah. Sementara di Indonesia, terjadi perubahan pada tahun 1999-2002, lebih dari 95 persen isi babnya diganti, dan bab penjelasannya dihapus. Jadi sistem negara telah berubah. Dan tidak lagi merupakan turunan (terhubung) dari pembukaan konstitusi.

Yang rumit adalah tidak ada revisi teks akademik pada saat itu. Bukti tersebut terlihat dari kesimpulan komisi konstitusi MPR sendiri, serta pernyataan banyak anggota MPR saat itu, termasuk video viral Ny. Khofifah yang saat itu menjadi anggota. . MPR pun mengakui amandemen saat itu dilakukan secara terburu-buru dan tanpa kajian akademis.

“Diusulkan agar tetap dilakukan perubahan, namun akan ada penambahan, setelah kita mengembalikan teks asli UUD 1945, karena UUD pertama belum selesai. Tentu saja, selain semangat reformasi yang digunakan; bagian penting dari kepemimpinan rakyat harus diperkuat, itulah yang diusulkan “dalam Lima Usulan Negara yang dibuat DPD RI, sesuai keputusan Rapat Paripurna DPD RI tanggal 14 Juli 2023”, tambahnya.

Dengan memulihkan sistem ketatanegaraan sesuai rumusan para pendiri negara, maka sistem perekonomian akan lebih berkeadilan. Kesuksesan lebih cepat tercapai. Karena hambatan kemajuan adalah ketidakadilan.

“Teorinya jelas, tanpa keadilan, pembangunan manusia hanyalah angan-angan. Oleh karena itu, keadilan sosial adalah inti dari tujuan negara.”

 

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menegaskan MPR dilarang melakukan tindakan hukum institusional, termasuk melakukan perubahan UUD 1945 sebelum berakhirnya masa jabatan atau masa jabatan enam bulan.

“Sekarang sampai 1 Oktober tinggal kurang dari empat bulan, jadi kurang dari 6 bulan. Jadi dipastikan MPR saat ini tidak bisa mengubah konstitusi,” kata Basarah.

Lalu muncullah keinginan masyarakat dari ketiga kelompok tersebut. Salah satunya mengatakan terlalu banyak perubahan UUD 1945 pada periode 1999 hingga 2002.

Lalu mereka bilang tidak pantas menyebut UUD 1945 sebagai UUD 1945, karena perubahannya yang mendasar. Jadi mereka bilang itu UU 2002, bukan UU 1945, lalu sebagai reaksinya mereka menyarankan agar UUD asli. ,” kata Basarah.

Kemudian kelompok masyarakat selanjutnya mengatakan bahwa UUD 1945 sudah cukup. Namun mengingat dinamika masyarakat, diperlukan beberapa perubahan, dalam hal ini disebut dengan perubahan ke-5.

“Salah satunya adalah teman DPD RI yang mengusulkan kedudukan DPD RI di lembaga legislatif kamar DPR RI pada masa Bung Karno,” ujarnya.

“Rencana pembangunan nasional yang mendalam pada masa Pak Harto dikatakan sebagai garis besar haluan negara dan pada masa MPR Pak Bamsoet yang memimpin sekarang, melalui badan pengkajian, diusulkan rencana pokok negara. itu kewenangan MPR,” lanjutnya.

Beliau juga mengatakan bahwa konstitusinya sangat baik. Oleh karena itu, semua yang tersisa akan dilakukan.

“Nah, peran MPR karena kita tahu konstitusi adalah visi negara dan negara kita. Jadi sebaiknya diubah oleh majelis DPR lain yang menguji undang-undang. Karena konstitusi ini milik negara dan negara, ” dia berkata. Baca kesimpulannya.

 

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan, pimpinan MPR belum memutuskan perubahan UUD 1945. Hal itu dilakukan Bamsoet usai pertemuan dengan Ketua Umum Partai Kegembiraan Nasional (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Pertama, tidak ada usulan dari pemimpin kita untuk memutuskan kita mengubah apa pun. Tinggal kita mengubah sistem pemilihan presiden di MPR, kata Bamsoet di Kantor DPP PKB, Batavia Pusat, Sabtu pekan lalu. 8 Juni 2014.

“Apa yang kami lakukan adalah Anda mengunjungi kami untuk berbagai harapan yang kami terima,” katanya.

Keinginan tersebut seperti permintaan perubahan terbatas yang diusulkan dalam Pemberlakuan Pokok-pokok Politik (PPHN) dengan menambahkan dua ayat pada dua pasal UUD.

Yang kedua adalah amandemen atau penyelidikan terhadap amandemen amandemen tersebut, yang ketiga adalah pengembalian UUD sesuai dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang disertai penjelasannya dan yang terakhir keinginan untuk kembali kepada UUD yang semula. dan perubahannya demi penambahan,’ katanya.

“Yah, singkatnya tidak perlu ada amandemen, karena konstitusi kita sudah sesuai dan masih sesuai,” ujarnya.

Dijelaskannya, perubahan atau pergantian harus melalui aturan konstitusi sesuai dengan pasal. 37, yang disarankan oleh yang ketiga, yaitu 2/3 dan seterusnya.

“Jadi yang saya maksud atau yang kita bangkitkan dari pemimpin adalah menimba kajian-kajian yang sudah dikembangkan di masyarakat, yang bisa saya sampaikan, agar tidak terjadi miskomunikasi lagi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita terpilih kembali sebagai Presiden. . di MPR. , bukan karena kita belum pernah bertemu, tegasnya.

Selain itu, ia mengaku mendapat masukan dari Cak Imin, kemungkinan besar untuk mengatasi berbagai persoalan hukum, bukan sekadar perubahan undang-undang. Namun berdasarkan prinsip pertama, prinsip-prinsip tersebut lebih sempurna atau dapat diubah dalam konstitusi.

“Karena masih banyak oknum-oknum yang terkadang dieksploitasi untuk kepentingan tertentu oleh kelompok tertentu dan pihak lain. Beliau juga akan menyiapkan berbagai masukan tertulis untuk kita pilih,” jelas Bamsoet.

By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *