Mon. Jul 15th, 2024

Alih-Alih Insentif 5G, XL Axiata Minta Pemerintah Pangkas BHP Frekuensi

matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Operator seluler menunggu keputusan pemerintah mengenai besaran biaya hak penggunaan frekuensi radio (BHP), serta biaya regulasi, untuk menawarkan spektrum frekuensi baru yang akan digunakan untuk menyediakan layanan 5G. 

Operator anggota ATSI, termasuk Indosat Ooredo Hutchison dan XL Axiata, keduanya sepakat untuk meminta pengurangan biaya regulasi. Pasalnya, frekuensi BHP kini semakin membuat operator gulung tikar karena nilainya yang terlalu tinggi.  

Head of Corporate Affairs XL Axiata, Marwan O Basir mengatakan, alih-alih memberikan insentif, perusahaan justru ingin pemerintah mengurangi besaran biaya regulasi. 

“Kita ingin biaya regulasi turun, saat ini rata-rata biaya regulasi 12 persen, kalau XL sudah 14 persen. Kalau melihat GSMA World Forum, industri (telekomunikasi) akan jauh lebih sehat jika biaya regulasi lebih rendah. “5 persen, moderat 5-10 persen dan sisanya di atas 10 persen,” kata Marwan saat buka puasa bersama media di Jakarta. 

Marwan mengatakan, dengan biaya regulasi saat ini sudah di atas 12 persen (dari pendapatan operator), operator kesulitan berinvestasi pada jaringan baru, termasuk 5G. 

“Sekarang yang mau dilakukan pemerintah (tentukan besaran biaya regulasinya), bisa 5-10 persen, alhamdulillah. Kalau pemerintah mau kasih insentif, berarti ada kewajiban baru dan itu saja. Harapannya pemerintah akan menurunkan biaya regulasi,” kata Marwan. 

Industri telekomunikasi sendiri memiliki harapan dan telah mengirimkan surat kepada presiden yang memintanya untuk menurunkan harga yang diatur sebesar 20 persen dari tarif saat ini. 

Sekadar informasi, ATSI telah menyampaikan surat permohonan kepada Republik Indonesia pada 4 September, namun belum ada keputusan pemerintah terkait permintaan tersebut. 

Katanya: “Ini masih dibicarakan di Kementerian Keuangan. Belum terjadi. Pasti akan kita tanyakan lagi, akan kita tulis lagi, karena sudah tujuh bulan berlalu, waktunya sudah dekat.” 

Terkait insentif yang ditawarkan pemerintah, Marwan mengatakan, saat bertemu dengan Kementerian Keuangan sekitar enam pekan lalu, operator seluler menyampaikan materi yang sama dengan keinginan operator terkait regulasi retribusi. 

 

Namun menurutnya, pemerintah ingin menghadirkan dua cara insentif. Yang pertama berkaitan dengan off-front fee atau biaya awal permintaan spektrum frekuensi dan pemerintah ingin operator mempunyai kewajiban untuk membangun lebih banyak di wilayah 3T. 

“Utamanya masih menunggu bebannya dikurangi berapa. Kalau ada pengurangan (BHP), tapi ada kewajiban baru, kita (seperti) memasukkan pasien ke ruang perawatan,” kata Marwan. Kondisi bisnis saat ini. 

Selama ini pembangunan infrastruktur dilakukan di wilayah non-3T. Beberapa waktu lalu, pemerintah meminta operator membangun 3.543 lokasi.

“Kalau ditambah pembangunannya baru, bagaimana dengan yang lama (3.543 lokasi), katanya usulan dari pemerintah daerah, tapi kalau terus dikembangkan tidak akan dilakukan pembangunan overlay,” ujarnya. . 

 

By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *