Mon. Jul 15th, 2024

APBN Surplus, Pemerintah Kok Masih Tarik Utang Rp 104,7 Triliun

matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi pembiayaan utang mencapai 104,7 triliun pada Maret 2024. Padahal APBN tercatat surplus hingga Maret 2024.

“Meski APBN kita masih ekstra, namun pengelolaan dana tersebut, termasuk penerbitan SUN kita, berdasarkan proses 1 tahun. Kami menemukan biaya sebenarnya sebesar Rp 104,7 triliun,” kata Sri Mulyani. pada konferensi pers APBN di Jakarta, Jumat (26 April).

Sri Mulyani mengatakan penagihan utang turun lebih dari 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Saat itu, penghapusan utang pemerintah mencapai Rp 225,4 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencapai Rp 225,4 triliun. 

Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu atau berkurang besar sebesar 53,6 persen dibandingkan pembiayaan utang tahun lalu yang mencapai Rp225,4 triliun, ujarnya.

Rinciannya, realisasi penagihan utang surat berharga negara (SBN) mencapai Rp 104 triliun. Disusul dengan penarikan utang pinjaman yang diterima yang jumlahnya mencapai Rp 600 miliar. Hilangkan hutang

Sri Mulyani mengatakan, berkurangnya keringanan utang ini karena berbagai hal yang direncanakan pemerintah. Yakni tren melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS dan tren kebijakan suku bunga tinggi yang dilakukan bank sentral AS dan Eropa.

“Semua ini akan terus kami pantau dan tentukan arah pendanaannya,” jelasnya.

Dia meyakinkan, pemerintah akan waspada dalam menghapus utang baru tersebut. Antara lain juga dengan mempertimbangkan situasi perkembangan perekonomian global saat ini.

“Kami akan terus mengelola strategi pendanaan kami secara cerdas, hati-hati, dan menjadikan prosesnya praktis serta peluang untuk memilih waktu yang tepat,” ujarnya.

 

Narator: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

 

Sebelumnya, Pendapatan dan Anggaran Negara (APBN) mencatat surplus sebesar Rp 8,1 triliun hingga Maret 2024. Posisi surplus APBN ini setara dengan 0,04 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Kita masih surplus Rp8,1 triliun atau 0,04 persen terhadap PDB,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Indonesia di Jakarta, Jumat (26/4).

Sri Mulyani menjelaskan, surplus APBN ditopang oleh pendapatan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara. Ia mencatat pendapatan negara mencapai Rp620,01 triliun atau 22,1 persen dari target. 

Kemudian dari segi finansial mencapai Rp611,9 triliun atau sekitar 18,4 persen dari pagu APBN yang terpakai. Kinerja fiskal negara bagian ini mencatat pertumbuhan year-on-year sebesar 18 persen. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya membeberkan jumlah dana yang dialokasikan untuk kesejahteraan sosial (bansos) pada Januari hingga Maret 2024. Jumlahnya tercatat sebesar 43,3 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, penarikan dana kesejahteraan sosial ini sedikit lebih tinggi dibandingkan penyaluran dana kesejahteraan sosial pada tahun 2023. Ia juga menegaskan, ia membawa permasalahan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (CJ) saat memberikan kesaksian tentang hubungan mitra sosial tersebut. kesejahteraan dan pemilu 2024.

“Ada peningkatan dana kesejahteraan yang mencapai Rp43,3 triliun dari tahun lalu yang terendah Rp35,9 triliun. Itu saya keluarkan di Mahkamah Konstitusi saat itu,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa. Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26 April 2024).

Rinciannya, alokasi Rp 20,4 triliun untuk Kementerian Sosial (Kemensos). Yakni bansos Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta penerima manfaat dan kartu sembako untuk 18,7 juta keluarga penerima (KPM).

Selanjutnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendapat alokasi Rp 11,6 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk Program Bantuan Penerima Manfaat (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,7 juta peserta negara yang ditanggung.

Kemudian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyumbangkan Rp9,9 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 7,9 juta pelajar dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk kuliah bagi pelajar sebanyak 605,4 ribu buku.

Berikutnya ada pembayaran 1,4 triliun ke Kementerian Agama. Ini untuk PIP sebanyak 1,5 juta mahasiswa dan KIP untuk 37 ribu mahasiswa di perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama. Juga untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp35 miliar untuk pelaksanaan tanggap darurat.

 

Dalam kesempatan itu, bendahara negara mengungkap alasan stabilisasi anggaran kesejahteraan sosial lainnya dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurut dia, akan ada perubahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada tahun 2023. Akibatnya, anggaran tersebut tidak bisa segera dipenuhi.

“Pada tahun 2023, pencairan bansos bulan Januari sampai Maret kecil, karena saat itu Kemensos sedang menyiapkan data untuk DTKS, pelaksanaannya dan juga proses antara transfer ke Himbara dan PT Pos.

“Jadi saat itu eksekusinya agak tertunda dibandingkan Januari ke Maret,” imbuhnya.

 

By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *