Tue. Jul 23rd, 2024

Aturan Bebas Visa Kunjungan untuk 20 Negara Masuk Tahap Finalisasi, Ditargetkan Diluncurkan Sebelum Pergantian Presiden

matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Usulan penerapan aturan bebas visa kunjungan (VVV) bagi 20 negara sudah diajukan sejak tahun lalu. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengungkapkan usulan tersebut sudah memasuki tahap akhir.

“Proses kunjungan bebas visa sudah memasuki tahap akhir dan ada daftar fleksibilitas untuk 20 negara usulan. Yang kami usulkan adalah wisatawan dengan dampak ekonomi paling tinggi,” jelas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam The Weekly Brief bersama Uno dengan password terlacak online di Jakarta, Senin 8 Juli 2024.

Dalam proses penerapannya, Sandiaga Uno mengatakan permohonan bebas visa kunjungan akan ditinjau dalam waktu enam bulan. Setelah enam bulan, beberapa negara mungkin dikeluarkan dari daftar atau negara tambahan dimasukkan dalam daftar bebas visa kunjungan.

Ia juga mengatakan, usulan yang diajukan pada Desember 2023 itu diharapkan bisa dilaksanakan sebelum masa jabatannya di pemerintahan Kabinet Indonesia Progresif berakhir atau pergantian presiden pada Oktober mendatang.

“Kami mendapat sinyal bahwa kami mendapat sinyal bahwa tujuan ini bisa tercapai sebelum berakhirnya pemerintahan saat ini,” kata pria yang akrab disapa Sandi itu.

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Desember 2023 mengusulkan 20 negara mendapatkan bebas visa kunjungan ke Indonesia agar kunjungan wisatawan mancanegara bisa meningkat dan membawa dampak ekonomi lebih besar. 20 negara tersebut adalah Australia, Tiongkok, India, Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Belanda, Jepang, Rusia, Taiwan, Selandia Baru, Italia, dan Spanyol. Dua negara lainnya, kata Sandi, merupakan negara di Timur Tengah.

 

“20 besar wisman yang berkontribusi paling besar ke Indonesia, termasuk banyak negara di Timur Tengah, terkait dengan investasi,” kata Sandi. Menurut dia, dengan bertambahnya 20 negara bebas visa, maka jumlah wisatawan mancanegara (wisman) akan meningkat sehingga meningkatkan konsumsi negara, menarik investasi, dan membuka perkembangan ekonomi digital.

Pada Desember 2023, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan pemberian pembebasan visa bukan sekedar mencapai target jumlah wisatawan, karena tetap ingin menciptakan wisatawan yang berkualitas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, negara-negara dengan wisatawan yang memiliki dampak ekonomi pada sektor pariwisata dipilih untuk masuk dalam daftar 20 negara tersebut.

Makanya kita tidak mengejar angkanya, tapi transformasi pariwisata hijau. Oleh karena itu, kita bidik negara-negara yang dampak ekonominya paling besar. Aspek resiprositas tetap menjadi acuan, tapi kita juga melihat kebijakan mana yang berdampak ekonomi. dampaknya terhadap masyarakat.

Sandi menambahkan, kunjungan bebas visa sudah disetujui di Thailand, Vietnam, dan Singapura. Menurutnya, Indonesia juga harus fleksibel dalam kebijakan pariwisatanya seperti negara tetangga.

Sandi kembali menegaskan, rencana kebijakan rezim bebas visa bukan tujuan dari jumlah kunjungan, melainkan tujuan wisatawan mancanegara yang berdampak ekonomi pada sektor pariwisata. Selain mendorong kunjungan wisatawan mancanegara, Pemerintah juga mendorong pergerakan wisatawan lokal.

Saat ini, kunjungan bebas visa ke Indonesia disetujui untuk 10 negara ASEAN dengan rata-rata durasi kunjungan hingga 30 hari.

“Saat ini kita sedang membahas apakah perlu 30 hari. Untuk wisatawan di Asia Pasifik rata-rata enam hari lima malam, disusul dua minggu dari Eropa. Kita akan pertimbangkan pembahasan durasinya,” kata Deputi Bidang Pariwisata. . produk. dan penyelenggara kegiatan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Vinsensius Jemadu di Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, 14 Desember 2023, dikutip dari Antara.

Tahun lalu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasona Laoly, menghapuskan sementara kebijakan rezim bebas visa (VVK) untuk 159 negara melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. . 

Berdasarkan laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Jumat 16 Juni 2023, disetujuinya bebas visa kunjungan akan berdampak pada aspek kehidupan nasional.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka ditetapkan Keputusan Menteri ini, kata Subkoordinator Humas Achmad Nur Saleh dikutip Antara, Sabtu, 17 Juni 2023. Sandiaga Uno pun angkat suara soal pencabutan sementara kebijakan BVK untuk 159 negara.

Menurut Sandi, pada masa pandemi Covid-19, program Gratis Visa Pengunjung atau BVK dihentikan karena merebaknya pandemi tersebut. “Namun dengan pembukaan perbatasan tahun lalu dan tahun ini (wisatawan asing) meningkat, kami mengkaji kebijakan yang lebih tepat,” kata orang yang akrab disapa Sandi usai penutupan Bali and Beyond Travel Fair ke-9. BBTF). di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu 17 Juni 2023, melansir merdeka.com.

Sebab, dengan adanya visa on Arrival (VoA) yang kita harapkan akan diterima lebih dari 80 persen wisatawan yang datang, dan sisanya bisa berkunjung menggunakan e-visa (visa elektronik), ujarnya.

 

By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *