Tue. Jul 23rd, 2024

Jokowi Teken Perpres soal Kelas Rawat Inap Standar, Apa Bakal Ubah Iuran BPJS Kesehatan?

matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Prepress) untuk menerapkan sistem kelas rawat inap standar (standard inpatient class) di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 (Perpres) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Adapun apakah akan ada perubahan biaya berlangganan bagi peserta JKN yang disponsori BPJS Kesehatan, masih dikaji saat KRIS diluncurkan.

“Ke depan, hasil evaluasi penerapan KRIS akan menjadi masukan untuk menentukan penyesuaian besaran iuran peserta JKN,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah Health melalui pesan tertulis kepada Liputan6. .com Selasa, 14 Mei 2024.

Rizki juga mengatakan penerapan Standar Kelas Pasien (KRIS) masih dikaji oleh berbagai pihak. Termasuk BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Menteri Kesehatan serta pemangku kepentingan lainnya.

Hasil penilaian terhadap pelayanan rawat inap rumah sakit yang menjalankan KRIS selanjutnya menjadi dasar pemerintah dalam memutuskan kemitraan JKN ke depan, kata Rizzky.

Tarif untuk peserta JKN eksisting akan tetap sama.

Hingga terbitnya Perpres Nomor 59 Tahun 2024, nominal biaya yang berlaku bagi peserta JKN masih mengacu pada Perpres 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

Bagi peserta JKN atau peserta Kelas I Mandiri pada bagian Pegawai Tidak Dibayar (PBPU), iurannya Rp150 ribu, Kelas II Rp100 ribu, dan Kelas III Rp42 ribu dengan subsidi Rp7 ribu per orang per bulan. Perorangan per bulan dari pemerintah, jadi peserta kelas hanya membayar Rp 35 ribu.

“Nominal jatah JKN masih sama, tidak ada perubahan. Hasil review pelayanan rawat inap rumah sakit yang menjalankan KRIS harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan manfaat, tarif, dan iuran JKN ke depan. kata Rizki. .

 

Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa standar minimal pasien rawat inap yang diterima peserta BPJS Kesehatan adalah Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Dalam kacamata BPJS Kesehatan, KRIS merupakan upaya peningkatan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan. Sungguh mengherankan jika kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di perkotaan berbeda dengan pelayanan di perdesaan atau jauh dari pusat ibu kota. 

“Dengan fasilitas kesehatan, kami mengedepankan kualitas pelayanan kepada peserta. Kami pastikan rumah sakit tetap berpegang pada komitmen pelayanan JKN dalam memberikan pelayanan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku bagi peserta JKN. Jalankan,” kata Rizzky.

Dalam Perpres tersebut disebutkan KRIS akan dilaksanakan setelah tanggal 30 Juni 2025. Dinyatakan dalam Pasal 1 Pasal 103B:

Penerapan fasilitas pengobatan rawat inap berdasarkan standar kelas rawat inap pasal 46A bagi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan akan dilaksanakan secara menyeluruh mulai tanggal 30 Juni 2025 dan seterusnya.

 

Ada beberapa unsur yang harus dilengkapi dalam suatu unit rawat inap standar, seperti:

Ini. Komponen bangunan yang digunakan sebaiknya tidak mempunyai bukaan yang tinggi

B. Ventilasi udara

C pencahayaan ruangan

Tempat tidur itu

E Night stand untuk tempat tidur

F suhu kamar

G. Ruang perawatan dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, serta penyakit menular atau tidak menular.

H Kepadatan ruang perawatan dan kualitas tempat tidur

Saya. Tirai/partisi antar tempat tidur

J Kamar Mandi Perumahan

Memenuhi kriteria aksesibilitas kamar mandi.

L. Pelepasan oksigen

Rizki mengklarifikasi, Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 59 Tahun 2024 tidak menyebutkan penghapusan pembedaan rawat inap kelas 1, 2, dan 3 bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan Perpres tersebut, tata cara pelaksanaan KRIS diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri, dalam hal ini Menteri Kesehatan.

“Jika melihat teks Perpres Nomor 59 Tahun 2024, jelas tidak ada satupun kata atau frasa yang menghilangkan perubahan rawat inap kelas 1, 2, dan 3. Sejauh ini belum ada penurunan. 59 Tahun 2024. “Penerapan kebijakan KRIS ini masih akan dikaji oleh Menteri Kesehatan termasuk BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan pihak terkait lainnya.” kata Rizzky.

By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *