matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Dewan Kehormatan (MKD) akan memberikan sanksi tegas kepada perwakilan orang yang kedapatan bermain game online (judol). Anggota MKD Habiburokhman mengatakan sanksi akan diberikan secara tegas dan terukur.
“Yang terpenting adalah mengambil tindakan dan tindakan tegas terhadap anggota yang terlibat,” kata Habiburokhman, Senin (1/7/2024).
Habiburokhman mengatakan, sifat sanksi dan pendekatannya akan dibahas dalam rapat internal MKD DPR.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengungkapkan, ada 82 anggota DPR RI yang terlibat perjudian online.
Menurut dia, para anggota tersebut akan dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Prince mengatakan, “Anggota DPR RI yang terlibat perjudian online berjumlah 82 orang. Nanti PPATK dalam beberapa hari ke depan mungkin akan melaporkan tersangka tersebut ke Komisi III atau ke MKD (Pengadilan Kehormatan Dewan)”. Jurnalis melakukan syuting pada Jumat (28/6/2024).
Menurut Changamire, 82 anggota dewan masih bekerja. Ia pun meyakinkan MKD akan mengambil tindakan drastis. “MKD akan menangani 82 orang yang terlibat. Yang jelas MKD akan memegang posisi itu,” ujarnya.
Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya juga memiliki data anggota dewan yang terlibat perjudian online.
“Jadi yang dari DPR, DPRD, Sekjen ada lebih dari 1.000 orang. Sekarang operasi yang kita ambil sudah lebih dari 63.000 foto operasi yang dilakukan orang-orang itu. Dan bagaimana saya bisa mengirimkan nomornya? padamu?” Tidak?” kata Ivan.
Ivan Yustiavandana, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mengungkapkan ada lebih dari 1.000 anggota UU Pusat yang bermain judi online.
“Iya kita lihat ada 1.000 lebih orang (anggota DPR Pusat dan Daerah yang bermain judi online,” kata Ivan dalam rapat kerja dengan Panitia III DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024). . )
Dari 1.000 orang yang tergabung di DPR RI, DPRD, dan Sekretariat Jenderal Operasional, tercatat lebih dari 63.000 orang, jelas Ivan.
“Jadi ada lebih dari 1.000 orang, DPRD, DPRD dan Sekjen di sana, dan operasi yang kami foto itu lebih dari 63.000 operasi yang dilakukan mereka.
Selain itu, Ivan menjelaskan transaksi yang dilakukan anggota legislatif mencapai Rp 25 miliar.
Dan jumlahnya rupee ini sekitar Rp 25 miliar ya, perdagangan antar mereka ratusan hingga miliaran, ”ujarnya.
Ivan mengatakan, totalnya Rp 25 miliar dan perputaran uangnya mencapai ratusan miliar
“(25 miliar transaksi per orang) Enggak, total. Itu titipan. Jadi kalau dilihat keuntungannya mencapai ratusan miliar,” kata Ivan.
Hal ini pun menuai reaksi dari anggota DPR Nasir Djamil, anggota Komisi III PKS, yang menyarankan agar tidak hanya Kongres saja yang diberitahu.
“Pemimpin tidak bisa melihat bahwa begitu hukum ditegakkan, maka sistem peradilan juga harus diambil. Saya juga kurang setuju kalau hanya soal hukum, apa yang salah dengan eksekusi di pengadilan. Apakah mungkin?
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki akses terhadap data ribuan badan hukum yang berjudi online (judol). Data tersebut kemudian akan dilaporkan ke Dewan Kehormatan (MKD).
Demikian hasil pembahasan rapat kerja PPATK dan Komisi III DPR RI. Presiden PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya akan segera bertemu dengan MKD.
“Iya, akan saya kirimkan ke MKD secara pre-order,” kata Ivan usai pertemuan, dilansir Jumat (28/6/2024).
Namun belum diketahui kapan PPATK dan MKD akan kembali membahas persoalan tersebut.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi DPR Pangeran Khairul Saleh mengatakan, ada 82 anggota DPR RI yang mengikuti game online tersebut. Semua itu akan dilaporkan ke Dewan Kehormatan (MKD).
“Anggota DPR RI yang terlibat perjudian online ada 82 orang. Kemungkinan dalam beberapa hari ke depan PPATK akan dikirim,” kata Pangeran kepada wartawan, Jumat. (28/6/2024).