Tue. Jul 23rd, 2024

Tim Hukum Prabowo-Gibran Ajak Kubu Anies dan Ganjar Saling Memaafkan Usai Putusan MK

matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1. 3 Ganjar Pranavo-Mahfud Md.

Keputusan tersebut dibacakan dalam sidang putusan perkara pengujian hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang digelar hari ini, Senin (22 April 2024) di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Menyusul keputusan tersebut, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meminta seluruh masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan untuk saling memaafkan, khususnya mereka yang terlibat perselisihan Pilpres 2024.

“Kami mohon maaf jika kami mengucapkan kata-kata yang tidak pantas dalam persidangan ini,” kata Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin (22/04/2024).

Menurut Usril, suasana bulan Syawal tentunya harus menjadi semangat bagi semua pihak untuk saling merangkul dan memaafkan.

Mari kita saling memaafkan, dan juga atas nama Pak Prabowo-Gibran, kita menyampaikan doa terbaik kita kepada masyarakat seluruh Indonesia dan mengucapkan terima kasih atas dukungan mayoritas masyarakat Indonesia, jelasnya.

Pada akhirnya, kata dia, MK menyelesaikan dinamika Pilpres 2024 dengan menyatakan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih secara tidak langsung bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Baik yang memilih dia maupun yang tidak memilih. Terima kasih banyak, kata Usril.

 

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak seluruh permohonan perkara PHPU atau sidang perselisihan Pilpres 2024 yang dimohonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Anees Baswedan-Muhaimin Iskandar.

“Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat dan pihak terkait untuk seluruhnya. Pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan langsung putusan. Gugatan Anies-Cak Imin terdaftar dengan Nomor 1/PHPU.PRES -XXII/2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22 April 2024).

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan tidak terbukti adanya campur tangan Presiden dalam penetapan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 seperti yang diklaim kubu AMIN.

Nah, perubahan syarat pasangan calon yang dilakukan termohon pada putusan KPU 1368/2023 dan PKPU 23/2023 sudah sesuai dengan perintah yang diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI. /2023.

Oleh karena itu, dalil pemohon adanya campur tangan Jokowi tidak terbukti dan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai dasar hukum untuk mendiskualifikasi paslon 02.

“Dugaan Pemohon adanya campur tangan Presiden terhadap perubahan syarat pasangan calon dan dalil Pemohon tentang dugaan ketidaknetralan responden dalam melakukan verifikasi dan memutus pasangan calon yang menguntungkan pasangan calon No. 2, sehingga menjadi dasar dalam memutuskan permohonan pasangan calon,” bunyi siaran persnya. Pemohon yang meminta pengadilan membatalkan partai yang bersangkutan sebagai peserta pemilu “tidak beralasan berdasarkan Undang-Undang Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024,” jelas Arif. 

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memutuskan menolak untuk seluruhnya gugatan yang diajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranavo-Mahfud Md terkait perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau Pilpres 2024. .

“Pada eksepsinya, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Pada pokok permohonannya, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Hakim Suhartoyo, Senin (22/4/) di Gedung MK Jakarta. 2024).

Dalam forum persidangan, Suhartoyo mengatakan kepada Ganjar-Mahfud, sebagian besar isi putusan sengketa Pilpres 2024 sama dengan yang dibacakan dalam sidang kasus Anees Baswedan-Muhaimin Iskandar yang tercatat di Nomor 1. . 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

Termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinion), hakim menyetujui untuk menganggap telah dibacakan, kata Suhartoyo.

Salah satunya, dalam putusannya, Hakim Suhartoyo menyebut dalil nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilontarkan Presiden Jokowi untuk memenangkan pasangan nomor dua Prabowo Subianto-Gobran Rakabuming Raka pada putaran ke-1 tidak beralasan menurut hukum.

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranovo pada Senin (22/04/2024) mengucapkan selamat kepada calon presiden dan wakil presiden yang memenangkan Pilpres 2024 usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

“Kami mengucapkan selamat kepada para pemenang dan berharap pekerjaan rumah bangsa ke depannya segera terselesaikan,” kata Ganjar usai mendengarkan putusan sengketa pemilu presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (22 April 2024).

Ganjar mengatakan, pihaknya menerima keputusan majelis hakim MK. Dia mengatakan, upaya hukum yang dilakukan kubu Ganjar-Mahfud sudah berakhir hari ini.

“Saya dan Pak Mahfud hanya punya hari ini, akhir perjalanan, jadi apapun keputusan yang kami ambil, kami terima,” ujarnya.

Sementara itu, Mahfud Md juga mengucapkan selamat kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kami menerima keputusan MK dengan olah raga, dan saya serta Mas Ganjar menerima keputusan ini dan mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran atas keputusan tersebut serta mendoakan semoga sukses dalam bekerja. Kami berharap negara ini semakin baik,” Mahfud dikatakan. .

Mahfud menegaskan, dirinya dan Ganjar Pranavo menerima keputusan MK. Dia meminta semua pihak menjaga persatuan sebaik mungkin pasca keputusan MK.

“Itulah pernyataan kami yang paling penting, kami menerima keputusan ini dan mari kita bekerja dengan baik, mari kita lindungi negara ini sebaik mungkin,” ujarnya.

Menurut Mahfud, Pilpres 2024 sudah selesai dari segi hukum. Oleh karena itu, Ganjar-Mahfud tidak akan melakukan upaya hukum lebih lanjut untuk menyikapi keputusan tersebut.

“Dari segi hukum pemilu presiden sudah selesai, tidak ada lagi upaya hukum untuk menentukan hasilnya. Karena (sengketa) hasil pemilu presiden hanya diputus oleh Mahkamah Konstitusi,” tutupnya.      

By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *