Sat. Jul 13th, 2024

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata: Saya Gagal Berantas Korupsi

matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengaku gagal memberantas korupsi. Hal itu diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Senin (1/7/2024).

Anggota Komisi III DPR diketahui mengkritik pimpinan KPK karena menilai kinerja KPK sedang menurun. Alex kemudian menanggapi tudingan Komisi III tersebut dengan menjelaskan permasalahan yang dihadapi KPK dalam hal kerja sama dan pengendalian dengan Polri dan Kejaksaan.

Diakui Alex, hubungan kedua organisasi tidak berjalan baik.

Ya, dalam UU KPK, lama dan baru, ada fungsi koordinasi dan kontrol. Apakah berfungsi dengan baik, saya katakan tidak berfungsi dengan baik,” kata Alex.

Menurut Alex, ego departemen dalam organisasi masih sangat tinggi. “Ego sektor ini masih ada, bahkan sampai saat ini. Kalau kita menangkap seorang jaksa misalnya, maka kejaksaan langsung menutup pintu koordinasi pengawasan. Begitu pula dengan polisi,” ujarnya.

Menurutnya, jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan maka akan terus terjadi sehingga pemberantasan korupsi tidak akan berhasil.

“Ini persoalan, persoalannya kalau kita bicara pemberantasan korupsi ke depan, saya khawatir dengan program seperti ini, saya tidak yakin kita akan berhasil dalam pemberantasan korupsi,” kata Alex.

Oleh karena itu, Alex mengaku belum berhasil memberantas korupsi meski sudah dua periode menjabat sebagai Ketua KPK.

“Dan harus saya akui, selama 8 tahun saya berada di KPK, kalau ditanya ‘apa Pak Alex menang?’

Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (1/7/2024). Anggota Komisi III DPR mengkritik pemerintah terkait pengoperasian KPK yang disebut tidak bijaksana.

Dalam sambutan pertamanya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi mengalami kendala dalam hubungan kerjanya dengan instansi lain.

Salah satu persoalan yang perlu kita cermati adalah hubungan antara KPK, Polri, dan kejaksaan, kata Pomolango.

Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi lantas menanyakan apa alasan KPK terus mengalami kemunduran belakangan ini. “Mungkin perlu diperjelas pak, apa saja kendala KPK dalam menjalankan tugasnya?” kata Johan.

Menurut Budi, buruknya hubungan dengan organisasi lain membuat KPK sukses.

“Mungkin ada hal yang sangat penting, baik itu penanganan perkaranya, apakah pengawasnya, bagaimana hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komite Pemberantasan Korupsi (Polri) terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ( Polri) dan pemberantasan korupsi. Kejaksaan Agung Komisi (KPK) dan pihak lain,” kata Johan Budi.

Sementara itu, Anggota Komisi III Partai Demokrat Benny K Harman mempertanyakan kepemimpinan pimpinan KPK.

“Ketua KPK hilang, sudah saatnya kita tidak menghilang. Kedua, ada anggota KPK yang melapor ke anggota Dewas lain, ya Ketua KPK. KPK ada, kenapa KPK ini dirugikan seperti ini? Dulu ada pimpinan KPK yang disebut melanggar etika setelah itu, “Mudah mundur,” kata Benny.

Menurut Benny, lemahnya kinerja KPK karena pimpinan KPK tidak bekerja secara efektif dan transparan.

“Jika kedua persoalan ini tidak diklarifikasi oleh pimpinan KPK maka KPK akan lemah, dan jika berubah tidak akan mampu menggunakan kekuasaannya yang luar biasa,” pungkas Benny.

Plt Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan, pihaknya akan merilis data kepada legislator (kandidat) terpilih pada 2024 tentang keadaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Publik (LHKPN).

“Datanya akan kita buka, kalau ditetapkan maka tidak dipertimbangkan (anggota DPR),” kata Nawawi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2024).

Namun Nawawi belum memberikan tanggal pasti kapan Komisi Pemberantasan Korupsi akan membuka data tersebut. “Kita lihat saja nanti bagaimana kelanjutannya,” katanya.

Berdasarkan data terkini Komisi Pemberantasan Korupsi, baru 85% anggota DPR terpilih yang sudah menyampaikan laporan LHKPN. Sedangkan 15 persen sisanya belum melaporkan temuannya.

Selain itu, Nawawi mengatakan partainya tidak bisa memberikan denda atau sanksi kepada calon anggota parlemen yang tidak menyatakan LHKPN.

Menurut dia, akibat hukum dari ketidaktaatan tersebut menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, termasuk kemungkinan tidak diangkat menjadi anggota dewan.

“Ada undang-undangnya, kami akan patuh pada undang-undang KPU, bukan KPK. KPK akan membuka data bagi yang tidak menaatinya,” pungkas Nawawi.

By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *