Fri. Jul 19th, 2024

Wamenkes Bantah Implementasi KRIS Buat Pasien JKN Sulit Dapat Kamar

matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono membantah penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) akan mengurangi akses tempat tidur bagi pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia mengantongi informasi referensi untuk penilaian yang telah selesai.

Ia menjelaskan, total terdapat 3.176 rumah sakit (RS) di Indonesia. Targetnya mulai tahun depan, sekitar 3.057 rumah sakit akan mengadopsi sistem KRIS. Berdasarkan 12 kriteria KRIS, sebanyak 2.316 atau 79,05 persen rumah sakit dilaporkan memenuhi seluruh kriteria tersebut.

“Banyak sekali yang memenuhi kriteria KRIS,” kata Dante dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (6/6/2024).

Ia mengaku sudah menghitung jumlah rumah sakit yang siap menerapkan sistem KRIS. Menurut pengamatannya, sistem baru ini tidak akan mengurangi peluang pasien peserta BPJS Kesehatan untuk mendapat kamar di rumah sakit.

Pernyataan ini berdasarkan bedside rate (BOR) masing-masing rumah sakit. Menurut dia, BOR RS daerah khususnya saat ini berkisar 30-50 persen dari total kapasitas.

“Kami menyadari perkiraan kehilangan tempat tidur sangat kecil karena angka BOR rumah sakit di wilayah tersebut 30 hingga 50 persen,” ujarnya.

“Dan kami perkirakan dan kami punya data bahwa kehilangan tempat tidur terbesar adalah 609 rumah sakit,” ujarnya.

 

Namun, dia juga mengatakan banyak rumah sakit yang diduga kehilangan kuota tempat tidur pasien BPJS Kesehatan. Kehilangan tempat tidur bervariasi dari 1 hingga 10 tahun di setiap rumah sakit.

“Yang kehilangan 1-10 tempat tidur ada 292 RS dan sisanya kecil. Bagi yang tidak punya data, yang hilang hanya sekitar 1-2 tempat tidur,” jelasnya.

Dante mengingatkan, berdasarkan kalkulasi tersebut, kekhawatiran masyarakat terhadap tidak mendapat pengobatan dari sistem KRIS bisa diredakan.

Oleh karena itu, penerapan KRIS nantinya yang menimbulkan kekhawatiran hilangnya tahun berdasarkan BOR yang berlaku saat ini sepertinya tidak akan terwujud, tegasnya.

 

Diberitakan sebelumnya, pemerintah menata ulang sistem kelas BPJS Kesehatan menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Sistem ini dinilai bisa memperkecil peluang pasien Pelayanan Jaminan Kesehatan (JKN) mendapatkan kamar pasien.

Koordinator Advokasi BPJS Timboel Siregar menguraikan sistem KRIS yang mengarah ke ruang perawatan. Sesuai peraturan, asrama memiliki maksimal 4 tempat tidur dan kebutuhan kamar 12. Namun, menurutnya, hal tersebut bisa menyulitkan peserta JKN.

“Pedoman KRIS (Standar Kelas Pasien) dapat membatasi akses peserta JKN ke klinik. Pedoman KRIS mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2021, Pasal 18 yang menyatakan bahwa rumah sakit swasta dapat memberikan perawatan KRIS. Minimal 40 persen dari seluruh ruangan yang tersedia, “iya, dan RS pemerintah menunjukkan minimal 60 persen,” kata matthewgenovesesongstudies.com, Kamis (16 Mei 2024).

Dia mengatakan, jika rumah sakit swasta menyalurkan 50 persen maka akan mengisi PP. 47. Artinya jumlah pasien peserta JKN maksimal berada di rumah sakit.

 

Padahal, sesuai sistem kelas yang ada, banyak pasien BPJS yang kesulitan mendapatkan kamar. Faktanya, tidak ada batasan khusus mengenai proporsi pasien BPJS di rumah sakit.

Artinya, akses peserta JKN terhadap bangsal rumah sakit terbatas. Saat ini bangsal 1, 2, dan 3 diperuntukkan bagi pasien JKN. Dengan adanya KRIS, peserta merasa kurang puas dengan pelayanan JKN, ”jelasnya.

Ia menegaskan, jika sulit menjangkau kelurahan, tidak menutup kemungkinan peserta JKN akan berpindah jalur. Artinya, ada beban finansial terkait biaya pengobatan.

“Peserta JKN seharusnya tidak lagi kesulitan mengakses klinik, sehingga menjadi pasien masyarakat yang membayar dari kantongnya sendiri, sehingga JKN tidak bisa lagi memanfaatkannya,” tegasnya.

By admin

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *